instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik pertumbuhan Ekonomi

Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, menyambut positif langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan dana mengendap di daerah sebagai bagian dari penguatan disiplin fiskal nasional. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pajak sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang produktif.

Berita Utama

Pemerintah Perketat Dana Mengendap Daerah, Disiplin Fiskal Jadi Prioritas Nasional

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 30 Oktober 2025 - 08:45 WIB

Kamis, 30 Oktober 2025 - 08:45 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 30 Oktober 2025 – Pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap dana mengendap di pemerintah daerah (Pemda) guna memperkuat disiplin fiskal dan…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur memberikan pandangan mengenai wacana penghitungan ulang pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah. Visual ilustrasi menampilkan konsep pajak (VAT/TAX) sebagai simbol dari kebijakan fiskal nasional.

Berita Utama

Purbaya Kalkulasi Ulang Wacana Pemangkasan Tarif PPN, Tunggu Stabilitas Fiskal

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:25 WIB

Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:25 WIB

SUARA UTAMA, Surabaya, 29 Oktober 2025 — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji ulang wacana pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)…

Yulianto Kiswocahyono menyoroti ketidakmatangan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pajak dan ketidakpekaan elit politik, yang memperburuk ketegangan sosial. Ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap tuntutan rakyat.

Ekonomi

Demo Ricuh di Indonesia: Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah yang Lebih Bertanggung Jawab

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:38 WIB

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:38 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 29 Agustus 2025 – Serangkaian demonstrasi besar terjadi di berbagai kota di Indonesia, berujung ricuh dan menimbulkan ketegangan sosial yang…