instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik mekanisme pengawasan

Ilustrasi ini menggambarkan ketegangan dan perhatian masyarakat terhadap SP2DK, mencerminkan dinamika respons antara transparansi perpajakan dan kekhawatiran wajib pajak.

Nasional

Dinamika Respon Masyarakat terhadap SP2DK

Nasional | Senin, 24 November 2025 - 14:22 WIB

Senin, 24 November 2025 - 14:22 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 24 November 2025 — Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP Praktisi Hukum dan Konsultan Pajak Senior yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur menegaskan bahwa KUHAP merupakan jantung sistem peradilan pidana yang harus disusun secara hati-hati karena menyangkut perlindungan hak dasar warga negara.

Berita Utama

Pengesahan RUU KUHAP Picu Polemik Baru soal Hak Warga Negara

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 19 November 2025 - 09:59 WIB

Rabu, 19 November 2025 - 09:59 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 19 November 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)…