instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Ilustrasi ini menggambarkan ketegangan dan perhatian masyarakat terhadap SP2DK, mencerminkan dinamika respons antara transparansi perpajakan dan kekhawatiran wajib pajak.

Nasional

Dinamika Respon Masyarakat terhadap SP2DK

Nasional | Senin, 24 November 2025 - 14:22 WIB

Senin, 24 November 2025 - 14:22 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 24 November 2025 — Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, yang menyampaikan pentingnya untuk segera melaporkan perubahan laporan keuangan dan pajak. Pernyataan beliau menegaskan bahwa restatement laporan keuangan harus diikuti dengan perubahan dalam laporan pajak yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kewajiban pajak tercatat dengan benar. Hal ini sangat penting agar perusahaan dapat menghindari potensi masalah hukum dan fiskal di masa depan.

Berita Utama

Implikasi Hukum dan Fiskal Restatement Laporan Keuangan pada Pajak Badan

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 17 November 2025 - 11:58 WIB

Senin, 17 November 2025 - 11:58 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 17 November 2025 – Restatement laporan keuangan auditan yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan yang telah diaudit sebelumnya dapat…

Ilustrasi Hukum Perpajakan (Tax Law) dan palu pengadilan, menggambarkan pentingnya hukum dalam menegakkan keadilan perpajakan. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan DJP.

Berita Utama

Pengacara Pajak Cuaca Teger Bangun Menang di MK, Pemeriksaan Bukper Perpajakan Kini Dibatasi Prosedur Penyidikan

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 7 Oktober 2025 - 18:09 WIB

Selasa, 7 Oktober 2025 - 18:09 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 7 Oktober 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review yang diajukan oleh pengacara pajak Cuaca Teger Bangun terkait…