SUARAUTAMA,Nabire- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) se-Meepago yang terdiri dari wilayah Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mapia, Intan Jaya, dan Nabire menggelar aksi damai di Kota Nabire, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Aksi tersebut mengangkat tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” serta menyoroti momentum New York Agreement yang menjadi salah satu isu dalam penyampaian aspirasi massa.
Massa aksi berkumpul di kawasan Pasar Karang, Nabire. Dalam aksi tersebut, sejumlah organisasi gerakan turut menyampaikan aspirasi terkait kondisi sosial, politik, keamanan, dan kemanusiaan di Tanah Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua NGR Fraksi Meepago, Gerson Pigai, mengatakan pihaknya menilai kondisi Tanah Papua saat ini berada dalam situasi darurat militer dan kemanusiaan.
Menurut Pigai, peningkatan kehadiran aparat keamanan di sejumlah wilayah Papua dinilai berdampak terhadap masyarakat sipil serta berpotensi memperpanjang konflik dan persoalan kemanusiaan.
“Militerisme di Tanah Papua setiap tahun bertambah sehingga rakyat sipil selalu terdampak,” kata Pigai dalam penyampaian aspirasi.
Selain menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan, massa aksi juga menyampaikan penolakan terhadap New York Agreement. Pigai menyatakan bahwa perjanjian yang melibatkan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat tersebut dilakukan tanpa keterlibatan langsung orang asli Papua dalam proses perundingan.
Aksi damai tersebut digerakkan oleh KNPB se-Meepago dengan melibatkan puluhan organisasi gerakan yang berada di Nabire.
Koordinator lapangan aksi Maikel Pekei, didampingi Wakil Koordinator Lapangan Feri Dogomo. Sementara penanggung jawab aksi adalah Shon Adii, Kris Mote, dan Ando Douw.
Kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Badan Pengurus Pusat (BPP) KNPB yang dipimpin Agus Kossay.
Berdasarkan pantauan Media SUARAUTAMA aksi berlangsung dengan tertib dan damai hingga selesai. Tidak terjadi bentrokan maupun tindakan kekerasan selama kegiatan berlangsung.
