Personil Pakopak Angkat Bicara Terkait Dugaan Rangkap Tiga Jabatan, Apakah Kabupaten Probolinggo Sudah Krisis Pejabat Yang Berkompetensi

Selasa, 13 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

{

{"data":{"pictureId":"0b6e5f1e32ea453ea80e33ef8fb969cf","appversion":"4.5.0","stickerId":"","filterId":"","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"lv","exportType":"image_export","editType":"image_edit","alias":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Komunitas pakopak ikut angkat bicara terkait adanya dugaan oknum rangkap tiga jabatan sekaligus yang terindikasi Monopoli Jabatan. tiga Jabatan di antaranya Kasi Sarpras Dishub kabupaten Probolinggo, PJ Kepala Desa Alas Sapi dan Ketua karang Taruna Kabupaten Probolinggo.

Personil dari komunitas pakopak “Budi Harianto” Sangat menyayangkan Oknum Kasi Sarpras Dishub “Sigit Wida Hartono” yang diduga merangkap tiga jabatan.

“kami sangat menyanyangkan adanya rangkap jabatan ini, padahal dia sebagai Kasi Sarpas di Dishub, dan kami menduga sudah lama terjadi. apakah kabupaten Probolinggo Sudah krisis pejabat yang berkompetensi di kabupaten Probolinggo. “Kata Budi

Budi Harianto Memaparkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam Pasal 55 dan pasal 56. jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari satu tahun. baik itu berhentikan maupun meninggal, maka pemerintah daerah Bupati/wali kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk sebagai pejabat kepala desa. “Papar nya.

BACA JUGA :  Diduga Ambil Alih Aset, Oknum Kades Sukokerto Terkesan Menantang Dinas PUPR kabupaten Probolinggo

Namun, Budi Haraianto juga menjelaskan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. dikarenakan rangkap jabatan cenderung terjadinya KKN. “Jelas nya.

Ia juga menegaskan aturan dan undang-undang rangkap jabatan Yang terjadi di kabupaten Probolinggo seharusnya menjadi pedoman bukan berpedoman kepada Daerah lain.

“Aturan dan undang-undang sudah jelas dan gamblang, Tapi kenapa aturan dan undang-undang tidak di jadikan pedoman malah berpedoman/mencontoh daerah lain. ini sama hal nya tidak punya pendirian/ikut ikutan. “Tegas personil pakopak.

Lebih lanjut, menambahkan dan meminta Bupati Probolinggo Agar mengevaluasi Oknum yang di duga rangkap jabatan susuai aturan dan undang-undang.

“Kami mohon kepada Bupati Probolinggo Agar mengevaluasi nya, dengan maksud dan tujuan kabupaten Probolinggo benar benar bisa berbenah sedikit demi sedikit. “imbuh nya.

Penulis : Ali Misno

Berita Terkait

Pemerintah Kecamatan Banyuanyar Ambil Sikap, Warga Pertanyakan Sanksi dan Permohonan maaf Secara Terbuka
AR Learning Center Resmi Tetapkan Struktur Manajemen Kelembagaan Masa Kerja 2026
Tips Menyambut Ramadhan 1447 H: Bulan Penuh Rahmat, Ampunan, dan Keberkahan
Terindikasi Mengambil Alih Kewenangan Administratif Desa, Oknum Pengacara Negara Kab. Probolinggo Jadi Sorotan
Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Pacitan, Terasa hingga Malang dan Wilayah Sekitarnya
Kesempatan Emas! AR Learning Center Buka 10 Program Pelatihan Profesional Sekaligus dengan Promo Spesial
Peringatan 1 Abad Hari Lahir :NU Tanggamus Adakan Istighosah
Satgas Jalan Lurus Kunjungi Ponpes Al Fatah, Untuk Klarifikasi Dugaan Bullying: Ponpes Al Fatah Akui Tidak Ada Bullying di Ponpes Al Fatah

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 21:04

Pemerintah Kecamatan Banyuanyar Ambil Sikap, Warga Pertanyakan Sanksi dan Permohonan maaf Secara Terbuka

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:15

AR Learning Center Resmi Tetapkan Struktur Manajemen Kelembagaan Masa Kerja 2026

Jumat, 6 Februari 2026 - 12:39

Tips Menyambut Ramadhan 1447 H: Bulan Penuh Rahmat, Ampunan, dan Keberkahan

Jumat, 6 Februari 2026 - 12:13

Terindikasi Mengambil Alih Kewenangan Administratif Desa, Oknum Pengacara Negara Kab. Probolinggo Jadi Sorotan

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:06

Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Pacitan, Terasa hingga Malang dan Wilayah Sekitarnya

Sabtu, 31 Januari 2026 - 20:20

Peringatan 1 Abad Hari Lahir :NU Tanggamus Adakan Istighosah

Sabtu, 31 Januari 2026 - 15:20

Satgas Jalan Lurus Kunjungi Ponpes Al Fatah, Untuk Klarifikasi Dugaan Bullying: Ponpes Al Fatah Akui Tidak Ada Bullying di Ponpes Al Fatah

Sabtu, 31 Januari 2026 - 13:42

Publik Menilai BK Ketakutan, Ketua BK Akan Berkonsultasi Dengan Oknum Terduga Pelanggar Kode Etik

Berita Terbaru