Bebas Aktif di Persimpangan: Kontroversi Board of Peace dan Ujian Diplomasi Indonesia
Opini oleh: Didik P. Wicaksono
Pemerhati sosial digital dan budaya kontemporer
SUARA UTAMA—Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) memantik perdebatan di kalangan pengamat politik tanah air. Sebagian mengingatkan bahwa politik luar negeri bukan panggung pencitraan global, melainkan harus tetap berpijak pada tujuan konstitusional negara.
Sebagian lain menolak tanpa kompromi dan bahkan meminta Indonesia keluar dari forum BoP dengan alasan bahwa forum itu berpotensi menjadi legitimasi dinamika perang, bukan perdamaian—bukan Board of Peace, melainkan Board of War.
Tidak lama setelah peresmian BoP di Davos, Swiss (22 Januari 2026), kawasan Timur Tengah justru kembali dilanda eskalasi militer ketika Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran (28 Februari 2026). AS menyebut Operation Epic Fury dan Operation Roaring Lion bagi Israel dengan alasan Iran diduga mengembangkan senjata nuklir yang dinilai membahayakan kawasan.
Padahal Iran sendiri telah menyatakan program nuklirnya bersifat damai dan telah membuka diri untuk diperiksa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berafiliasi ke PBB.
Forum BoP ini dinilai sebagian kalangan berpotensi kontraproduktif bagi upaya perdamaian global. Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan sebelum serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, telah mengkritik keberadaan BoP pada 28 Januari 2026 karena dinilai berpotensi mengkhianati perjuangan rakyat Palestina.
Kritik itu berangkat dari dua pertimbangan utama: forum tersebut melibatkan pihak yang dipandang sebagai penjajah—Israel—sementara pihak yang berada di bawah pendudukan, yakni Palestina, tidak dilibatkan secara setara. Selain itu, kewajiban iuran keanggotaan juga dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki korelasi langsung dengan kepentingan nasional Indonesia.
Situasi ini semakin memperkuat kritik setelah eskalasi konflik meningkat setelah serangan militer terhadap Iran. MUI dalam konteks ini menilai BoP gagal menjalankan fungsi normatifnya sebagai forum perdamaian dan justru kehilangan legitimasi moralnya.
Ketika sebuah forum perdamaian tidak mampu mencegah meluasnya konflik atau menghadirkan ruang dialog yang setara bagi pihak yang terjajah, maka keberadaannya berisiko dipersepsikan bukan sebagai instrumen resolusi konflik, melainkan sekadar arena diplomasi politik yang tidak efektif dalam menghentikan siklus kekerasan di kawasan Timur Tengah.
Desakan agar Indonesia keluar BoP semakin menguat dari berbagai spektrum, mulai dari tokoh nasional hingga organisasi sipil dan keagamaan.
Sejumlah tokoh seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Anies Baswedan, dan Hidayat Nur Wahid menyampaikan kritik terbuka, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah meninjau ulang keanggotaan tersebut. Dari kalangan akademisi, Jimly Asshiddiqie bahkan mengusulkan penangguhan sementara hingga eskalasi konflik regional mereda.
Tekanan serupa juga datang dari koalisi organisasi masyarakat sipil. Sekitar 64–75 tokoh publik bersama 75–79 lembaga atau organisasi sipil—termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)—menandatangani petisi: mendesak pemerintah untuk menarik Indonesia dari forum tersebut. Desakan yang datang dari beragam spektrum ini menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak hanya diperdebatkan pada tataran kebijakan luar negeri, tetapi juga telah menjadi isu publik yang menyentuh sensitivitas politik, moral, dan solidaritas internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Di sisi lain, pandangan yang lebih sintetis melihat keikutsertaan BoP sebagai langkah diplomatik untuk menjaga ruang pengaruh Indonesia di tingkat global.
Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada 23 Januari 2026 menegaskan bahwa partisipasi bergabung BoP merupakan bagian dari komitmen terhadap perdamaian Palestina sekaligus upaya mendorong implementasi Solusi Dua Negara.
Bergabungnya Indonesia dalam BoP dapat dipahami sebagai strategi diplomasi “berjuang dari dalam” (strategy from within), yakni upaya memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang pengaruh untuk mendorong agenda perdamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui kerangka Solusi Dua Negara dari dalam proses pengambilan keputusan internasional.
Meskipun desakan keluar BoP cukup masif dan datang dari berbagai spektrum masyarakat, hingga saat tulisan ini disusun (17/3) pemerintah—cenderung memilih mempertahankan keikutsertaan Indonesia dalam BoP, meskipun dengan sejumlah prasyarat politik dan diplomatik tertentu, misalnya fokus pada dampak perdamaian.
Sikap ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga ruang manuver diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks, sekaligus mempertahankan posisi strategis untuk memengaruhi arah pembahasan perdamaian dari dalam forum BoP.
Prinsip politik luar negeri bebas aktif menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar merupakan kalkulasi strategis: kehadiran Indonesia di forum internasional masih dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi guna mendorong agenda perdamaian, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Namun demikian, strategi “berjuang dari dalam” juga menyimpan risiko diplomatik sekaligus ujian bagi konsistensi moral politik luar negeri Indonesia.
Apabila forum BoP tidak menunjukkan langkah nyata menuju penghentian perang dan penghormatan terhadap hak-hak bangsa yang terjajah, maka kehadiran Indonesia di dalamnya berisiko dipersepsikan bukan sebagai kekuatan penyeimbang, melainkan sebagai legitimasi terhadap arsitektur kekuatan global yang selama ini gagal menghentikan pendudukan dan siklus kekerasan.
Keanggotaan dalam BoP, karena itu, perlu diuji secara kritis: sejauh mana dapat memberi manfaat strategis bagi kepentingan nasional dan apakah fondasi domestik cukup kuat menopang peran diplomatik Indonesia.
Pertanyaan ini kian krusial di tengah dinamika geopolitik global—dari konflik Ukraina hingga krisis Gaza—yang menunjukkan bahwa forum perdamaian internasional tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan negara-negara besar.
Apapun pilihan langkah diplomatik, sepanjang mampu berkontribusi nyata bagi kemerdekaan Palestina, rakyat Indonesia pada akhirnya akan memahaminya sebagai wujud konsistensi bangsa menentang segala bentuk penjajahan.
Komitmen ini sejalan dengan sejarah diplomasi Indonesia yang sejak awal berdiri selalu menempatkan solidaritas terhadap bangsa-bangsa terjajah sebagai bagian dari identitas politik luar negerinya, termasuk dukungan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Pada akhirnya, legitimasi diplomasi Indonesia tidak lahir dari kehadiran di forum internasional, melainkan dari keberpihakan nyata terhadap penghentian perang dan kemerdekaan Palestina. Jika itu tidak terwujud, maka BoP tak lebih dari panggung paradoks—sekadar omon-omon tentang perdamaian, tetapi berdiri di atas sistem global yang merawat penjajahan.*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penulis : Didik P. Wicaksono
Editor : Didik PW
Sumber Berita: Olahan penulis dari berbagai pemberitaan media dan analisis literasi sosial digital
