Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga

SUARA UTAMA, Pangkal Pinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui tingkat kecamatan dan kelurahan memperkuat sinergi lintas sektoral bersama unsur TNI, Polri, Kantor Urusan Agama (KUA), serta pengurus RT/RW. Langkah strategis ini difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos), optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta keamanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pertemuan koordinasi tersebut bertempat di kediaman Ketua RT 10, Kelurahan Tua Tunu Indah, pada Kamis (12/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Camat Gerunggang, Richard Syam, dalam sambutannya menyoroti pentingnya validasi data Perlinsos agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran. Ia mencatat, meskipun banyak agen pendata di tingkat kelurahan yang sudah terdaftar, tingkat keaktifan dalam melakukan pendataan dan verifikasi langsung ke masyarakat masih minim.

“Ke depannya, data penerima bantuan—mulai dari desil 1 hingga desil 5, serta kasus khusus di luar desil tersebut—harus didata ulang dan diverifikasi secara berkala agar bantuan pemerintah dapat benar-benar menjangkau warga yang paling layak menerimanya,” ujar Richard.

Selain permasalahan data bansos, Richard juga membeberkan bahwa realisasi PBB di Kecamatan Gerunggang secara keseluruhan masih tergolong rendah. Tercatat ada empat kelurahan yang capaian realisasinya masih berada di bawah 50 persen, yaitu Kelurahan Tua Tunu, Air Kepala Tujuh, Kacang Pedang, dan Bukit Merapen.

Menurutnya, kendala utama di lapangan dipengaruhi oleh luas wilayah serta banyaknya tanah atau aset yang dimiliki oleh warga di luar domisili. Oleh karena itu, pihak kelurahan dan pengurus RT/RW didorong untuk terus mengingatkan warga serta mengoptimalkan jadwal pembayaran pajak keliling guna mendongkrak capaian pajak daerah.

Tidak kalah penting, dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian dan pemerintah setempat turut mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan berkedok aktivasi IKD.

Warga diimbau agar berhati-hati terhadap panggilan telepon atau video call dari pihak tidak dikenal yang mengaku sebagai pejabat kelurahan atau kecamatan. Hal ini penting guna menghindari risiko pencurian data pribadi maupun pembobolan rekening perbankan (m-banking).

“Aktivasi IKD maupun pengurusan administrasi kependudukan diminta agar melalui jalur resmi dan langsung berkoordinasi dengan aparat kelurahan atau instansi berwenang,” tutupnya.

Penulis : Rozi

Editor : Aisyah Putri Widodo

Sumber Berita: Redaksi Suara Utama