SUARA UTAMA,Merangin— Bupati Merangin, M. Syukur, dibuat kecewa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Camat Tabir Lintas, Senin (19/10), sekitar pukul 14.00 WIB. Bukannya mendapati pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, orang nomor satu di Kabupaten Merangin itu justru menemukan kantor kecamatan dalam kondisi sepi pegawai.
Temuan tersebut menjadi tamparan keras bagi penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan. Di saat masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi yang cepat dan mudah, justru muncul pertanyaan mendasar: ke mana para pegawai yang semestinya berada di tempat tugas pada jam kerja?
Sidak yang dilakukan secara spontan seusai menghadiri perayaan HUT ke-61 Kabupaten Bungo itu memperlihatkan persoalan kedisiplinan yang patut mendapat perhatian serius. Bupati bahkan harus menunggu sekitar 30 menit untuk bertemu dengan Camat Tabir Lintas, Mawarna, setelah lebih dahulu menghubunginya melalui telepon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menempatkan kepemimpinan Camat Mawarna dalam sorotan. Sebagai pimpinan wilayah kecamatan, camat bukan hanya bertanggung jawab atas urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dan seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan.
Kekecewaan Bupati M. Syukur bukan tanpa alasan. Saat memberikan keterangan, ia mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat struktural yang seharusnya menjalankan tugas justru tidak berada di kantor ketika sidak berlangsung.
“Coba bayangkan kalau masyarakat mau mengurus administrasi dan dihadapkan kondisi kantor seperti ini. Camatnya tidak ada, Sekcam-nya pulang, Kasubag-nya pulang, Kasi-nya juga pulang. Hari ini saya datang jam dua siang, semua sudah tidak ada,” ujar M. Syukur dengan nada kecewa.
Pernyataan tersebut menjadi teguran terbuka terhadap tata kelola pelayanan di Kecamatan Tabir Lintas. Ketika pejabat yang memiliki tanggung jawab pelayanan tidak berada di tempat, wajar jika publik mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan dan pengendalian pegawai dijalankan.
Sorotan Bupati semakin tajam ketika mendapati tingkat kehadiran pegawai paruh waktu yang dinilai jauh dari harapan. Dari 13 pegawai yang terdata, hanya tiga orang yang terlihat hadir saat sidak berlangsung.
“Pegawai paruh waktu kita ada 13 orang, tapi yang hadir cuma 3 orang. Ini sangat tidak efektif. Pegawai kita banyak, tapi tidak mau masuk kerja,” tegasnya.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengelolaan pegawai di kantor kecamatan. Jika ketidakhadiran itu tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, evaluasi dan penindakan sesuai aturan tentu menjadi langkah yang patut dipertimbangkan.
Bupati juga menyentil ketimpangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Menurutnya, persoalan gaji kerap menjadi perhatian pegawai, tetapi kedisiplinan dalam menjalankan tugas tidak boleh diabaikan.
“Nanti kalau giliran gajinya terlambat, marah. Semua menuntut, sampai demo. Tapi pas kerja tidak mau datang. Jadi seolah-olah hanya ingin namanya tercatat sebagai pegawai paruh waktu, tapi tidak mau masuk,” tambahnya.
Teguran itu sekaligus menjadi pengingat bahwa status kepegawaian harus diiringi tanggung jawab nyata. Hak atas penghasilan dan kewajiban menjalankan pekerjaan merupakan dua hal yang tidak semestinya dipertentangkan.
Dalam situasi ini, tanggung jawab pimpinan kecamatan menjadi bagian penting yang perlu dievaluasi. Camat Mawarna patut dimintai penjelasan mengenai pengawasan kehadiran pegawai, penyebab sepinya kantor saat jam kerja, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak terbengkalai.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang camat bukan semata-mata kehadiran dalam kegiatan seremonial atau keberadaan di balik meja jabatan. Ukurannya juga terlihat dari kedisiplinan bawahannya, tertibnya administrasi, dan kepastian masyarakat mendapatkan pelayanan ketika datang ke kantor kecamatan.
Atas temuan tersebut, M. Syukur menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja ASN maupun pegawai paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, khususnya di tingkat kecamatan.
“Besok di awal bulan Desember, seluruh OPD kan diminta untuk memperpanjang SK PPPK Paruh Waktu. Nanti, yang absennya tidak bagus, jarang hadir, sudah jangan diperpanjang lagi,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa kedisiplinan bukan sekadar formalitas administrasi. Pegawai yang menerima amanah untuk melayani masyarakat harus menunjukkan tanggung jawab melalui kehadiran dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, evaluasi terhadap Kecamatan Tabir Lintas menjadi penting, terutama untuk memastikan apakah persoalan yang ditemukan merupakan kelalaian individual atau cerminan lemahnya pengawasan di tingkat pimpinan.
Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar kantor kecamatan yang memiliki pejabat dan pegawai, melainkan kantor yang benar-benar hadir saat pelayanan dibutuhkan. Dan bagi seorang camat, teguran dalam sidak semestinya menjadi momentum untuk membuktikan tanggung jawab, memperbaiki disiplin, serta memulihkan kepercayaan publik.
(Ady Lubis)
