SUARA UTAMA – Sudah selayaknya para pegawai yang berada dilingkungan Aparatur Sipil Negara ( ASN) untuk bekerja melayani rakyat sebagai tuannya. Mereka dipersiapkan masuk pada sebuah sistem organisasi besar yang mewajibkan mereka untuk selalu siap dan tanggap terhadap persoalan-persoalan rakyat. Sebenarnya makna hakiki ini yang sifatnya menjadi suatu kesadaran bagi seluruh ASN yang bekerja dilingkungan pemerintahan negara RI. Sikap untuk selalu mendengar apa yang menjadi harapan, keinginan maupun keluhan rakyat sudah seharusnya di tanggapi dengan cepat, baik dan profesional.
Mungkin sebagian ASN tidak menyadari bahwa, keberadaan mereka terutama dalam hidupnya ditentukan oleh rakyat (walaupun mereka rakyat juga namun status dan perannya sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan) gaji yang mereka terima setiap bulan salah satu komponen dari APBN maupun APBD untuk tingkat daerah, berasal dari pajak rakyat. Artinya secara tanggung jawab profesi, moral seharusnya para ASN ini selalu mengedepankan profesionalisme mengabdi bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan UU no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.
Banggalah bagi mereka yang terpilih menjadi ASN, sebagai warga negara Indonesia diberi amanah untuk menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang mengelola negara baik secara nasional maupun daerah. Sebagai ASN tentunya mendapat banyak kemudahan fasilitas dari pemerintah, kredit perumahan, inventaris kendaraan, tunjangan kinerja, jenjang kepangkatan secara berkala akan naik yang berelasi pada suatu jabatan, THR, gaji ke 13. Namun dari semuanya itu melekat tanggung jawab pada Tuhan, profesi, moral sebagai pelayan rakyat yang sebaik-baiknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari itu semua, ada hal yang mengelitik penulis untuk selalu bertanya dalam hati tentang ASN ini, dan pertanyaan ini menjadi hal keingintahuan alamiah untuk mencari jawabannya, walaupun jawabannya sudah ada namun baru asumsi penulis. Salah satu pertanyaan itu adalah mengenai baju-baju seragam yang dipakai ASN dalam berkegiatan kerja, memang tidak semua para ASN berbaju seragam. Namun ada sebagian yang terlihat di mata rakyat selalu menggunakan seragam lengkap dengan atribut-atribut pangkatnya.
Apabila dalam satuan tentara sepertinya wajar menggunakan baju seragam ketentaraan termasuk atribut-atribut simbol, lambang maupun pangkatnya. Karena mereka merupakan organisasi komando yang jelas tugasnya menghadapi musuh negara. Tingkatan komandonya jelas hierarki satu komando mulai dari kodam, korem, kodim sampai dengan koramil tingkat kecamatan. Adapun baju loreng bisa jadi digunakan untuk mengkamuflase musuh di medan tempur, Selain itu pula makna baju seragam militer menandai adanya nilai-nilai kesatuan, kepatuhan, disiplin dan profesionalisme sebagai tentara.
Sipil berseragam atribut pangkat
Penggunaan baju seragam lengkap atribut pangkat bagi ASN tentunya tujuan dasarnya ingin memperlihatkan tentang identitas keberadaan orang-orang yang bekerja pada suatu lembaga tertentu pada masyarakat, agar masyarakat mengetahui keberadaan mereka dan lembaga apa dimana mereka bekerja.
ASN berseragam atribut kepangkatan yang melekat dalam konteks negatif dapat menciptakan jarak psikologis antara ASN pada masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat kemungkinan agak enggan berinteraksi secara terbuka, karena adanya kesan hierarki yang kaku. Hal ini tentunya bisa menghambat komunikasi yang efektif dan memperpanjang proses dalam birokrasi.
Selain itu pula akan cenderung fokus pada status daripada kinerja. Penekanan yang berlebihan pada seragam dan pangkat dapat mengalihkan fokus dari kinerja dan kualitas pelayanan ASN. Hal lain dapat memicu diskriminasi dan favoritisme. Perlakuan berbeda berdasarkan pangkat, bukan berdasarkan kebutuhan merit, dapat menciptakan ketidak adilan dan merusak suasana kerja yang kondusif merujuk pasal 13 jabatan ASN, pasal 14 jabatan manajerial UU no 20 tahun 2023. Seragam dan pangkat akan menciptakan kesan kekuasaan dan superioritas, tentunya akan bertentangan dengan semangat pada layanan publik yang seharusnya rendah hati, responsif dan berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Budaya feodalisme
Pemakaian seragam dengan atribut pangkat, terkesan menyiratkan seperti layaknya hubungan dalam budaya feodalisme, dimana kehormatan dan patuh pada penguasa merupakan suatu keharusan, dalam bentuk relasi kuasa, antara penguasa dan rakyatnya. Tentunya akan menciptakan pemikiran dan jiwa feodal. Hal ini selaras dengan salah satu pemikiran Mochtar Lubis (2011) Kehormatan dan Loyalitas: Feodalisme dipenuhi oleh kode kehormatan dan loyalitas. Para bangsawan harus menunjukkan loyalitas dan kesetiaan kepada penguasa yang lebih tinggi, sedangkan petani diharapkan patuh dan taat pada bangsawan mereka.
Pemakaian seragam beratribut pangkat akan terasa kurang relevan dengan tugas dan fungsi ASN tertentu. Misal, penggunaan seragam yang terlalu militeristik untuk pekerjaan yang lebih bersifat administratif atau layanan sosial dapat dianggap kurang sesuai dan menjadi kontraproduktif. Tugas utama seorang ASN adalah sebagai pelayan rakyat, apakah iya sebagai pelayan rakyat dalam tampilan keseharian memperlihatkan atribut relasi kuasa melalui pangkat-pangkat yang melekat dalam seragamnya, benar-benar tidak relevan dan tidak logis.
Penggunaan seragam dan atribut kepangkatan sendiri tidak selalu negatif, tujuannya sama dengan militer untuk menciptakan identitas, displin dan profesionalisme. Namun potensi dampak negatif yang disebutkan diatas, perlu untuk diwaspadai dan diantisipasi agar tujuan positif dari penggunaan seragam dan kepangkatan dapat tercapai tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan organisasi. Pengaturan yang jelas, pengawasan yang ketat dan penanaman nilai-nilai pelayanan publik yang kuat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.
Penulis : Agus Budiana, Mengabdi pada Suara Utama.
