SUARA UTAMA, Asahan – Sangat miris Sudah 26 hari lamanya petugas ketertiban TPS belum menerima kejelasan santunan yang menjadi haknya hal ini sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 padahal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan nomor 520 tahun 2024 menetapkan petugas ketertiban TPS di Perumahan Fia Permai III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat,Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Senin, (11/3/2024).
Foto Dokumentasi KPU Asahan Penanggung Jawab Divisi Tahun 2023-2028.
Masyarakat mengadakan pencoblosan Pemilu Lokasi pemilihan penempatannya di halaman rumah kepala perwakilan wilayah Suara Utama. Dr. Suhardi,S.Pd.I,MA. Tampak terjadi peristiwa yang luput dari semua pihak yang terlibat seperti kecelakaan kerja petugas Ketertiban TPS yang telah melaksanakan tugasnya agar berjalan pencoblosan serta pasca pencoblosan. semestinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 di terapkan oleh KPU Asahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BACA : Pasca MoU dengan KPU RI, DPP ASKOPIS Dorong Prodi KPI Tindak Lanjut dengan PKS
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (Petugas Ketertiban TPS) mempunyai risiko yang tinggi dikarenakan beban kerja yang berat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terbatas, serta jumlah personil yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, tekanan dari pihak eksternal pun tidak dapat dihindari, mengingat pada praktiknya Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan bersentuhan langsung dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat umum ditengah dinamika politik yang cukup tinggi.
Foto Dokumentasi Mas Andrey Webinar Metode SEO dan Keyword
Risiko yang besar tersebut harus diimbangi dengan adanya jaminan sosial berupa santunan bagi Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja kepada jajarannya.
BACA : Tarik Ulur Regulasi Pemilu 2024
Menurut Safri“Pada tanggal 14 Februari 2024 saya sebagai petugas ketertiban TPS di Sidomukti yang diadakan di lokasi halaman perumahan FIA Permai hingga sampai malam dan pada tanggal 15 Februari 2024 saya sakit dan dilarikan kerumah sakit Umum Ibu Kita Kartini”. Ucapnya.
Foto Dokumentasi Suhardi Surat Biaya Besaran Rumah Sakit Umum Ibu Kita Kartini untuk petugas ketertiban TPS Asahan 18 Februari 2024.
Rumah sakit Umum Ibu Kita Kartini yang beralamat di jalan syech silau kelurahan sei renggas kecamatan kisaran barat kabupaten asahan telah mengeluarkan surat rincian Biaya yang mesti ditanggung oleh Safri padahal semestinya yang menanggung adalah pihak KPU Asahan.
“ yang menjadi permasalahan bukan hanya biaya yang kami keluarkan namun kejelasan dari pihak KPU Asahan mengenai santunan yang sudah menjadi hak suami saya” Harap istri Safri.
BACA : TPolres Tulang Bawang, Lampung Serahkan Kaporlap Kepada 228 Personel Pengaman TPS.
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan nomor 520 tahun 2024 tentang penetapan petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada kelurahan sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan maka Ketua KPU Menetapkan Safri Aminuddin Lubis sebagai petugas ketertiban TPS.
Orang Tua Safri menuturkan bahwa “saya mendatangi kantor KPU Asahan dan diterima dengan baik namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai santunan anak saya karena ketua KPU Asahan masih di Medan, saya hanya meminta kepastian betul atau tidak mendapatkan santunan anak saya yang telah menjadi petugas ketertiban TPS di Kelurahan Sidomukti berlokasi di Perumahan FIA Permai III”. Ujar Ibu safri.
Foto Dokumentasi Mas Andre Kesempatan Bergabung dengan ini Kabar.
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Safri berhak mendapatkan santunan sebagai mana menurut KPU sendiri bahwa Santunan Kecelakaan Kerja adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga mengakibatkan cacat permanen, luka/sakit berat dan/atau luka/sakit sedang.
Lebih lanjut menurut KPU Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan/atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, kecelakaan yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam rangka melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau penyakit yang timbul sebagai akibat tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
