Prabowo Subianto: Antara Warisan Sejarah, Realisme Militer, dan Arah Baru Diplomasi Indonesia
Oleh: Didik P. Wicaksono
Pemerhati Sosial Digital dan Budaya Kontemporer
SUARA UTAMA—Legalitas Board of Peace (BoP) tengah dipersoalkan di berbagai lini media. Spekulasi publik terbelah antara klaim bahwa forum ini telah mengantongi restu PBB, hingga tudingan bahwa BoP hanyalah prakarsa sepihak dari Donald Trump.
Berdasarkan data yang tersedia dari laporan analisis kebijakan internasional dan catatan perkembangan forum multilateral, BoP sejatinya bukanlah lembaga internasional resmi atau forum diplomatik formal yang diakui secara luas layaknya PBB atau G20.
Hal ini tercermin dari tidak bergabungnya sejumlah kekuatan besar dunia dan negara berkembang berpengaruh dalam forum tersebut. Negara-negara seperti Jerman, China, Rusia, dan Spanyol tercatat absen, bersama kekuatan ekonomi baru dan regional seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan, India, hingga Malaysia. Bahkan Palestina—sebagai isu sentral dalam dinamika global yang menjadi fokus banyak perbincangan tentang BoP—pun tidak terlibat.
Ketiadaan kekuatan-kekuatan utama ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menandakan belum terbentuknya legitimasi multipolar—tatanan dunia yang ditopang oleh banyak pusat kekuatan yang relatif seimbang. Akibatnya, forum belum memperoleh pengakuan luas dalam konfigurasi kekuasaan global saat ini.
Di tengah ambiguitas status dan legitimasi BoP tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam diskusinya bersama Mardigu Wowiek dan para pakar serta jurnalis senior dalam acara Prabowo Menjawab (17 Maret 2026) mengambil langkah yang dapat dipahami sebagai pendekatan strategis dan pragmatis dalam merespons situasi tersebut.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP didasari oleh logika diplomasi “masuk ke dalam sistem” demi menciptakan perubahan nyata. Prabowo menekankan bahwa bergabungnya Indonesia bertujuan untuk mengamankan peluang strategis dalam memengaruhi kebijakan global secara langsung, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, intervensi dari dalam forum jauh lebih efektif dibandingkan sekadar melontarkan kritik dari luar.
Komitmen Indonesia dalam BoP ditegaskan bersifat fleksibel dan bersyarat. Pemerintah siap menarik diri kapan saja apabila forum terbukti tidak efektif atau justru kontraproduktif terhadap kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.
Selain fokus pada isu BoP, diskusi dalam acara tersebut juga menunjukkan keterbukaan Presiden terhadap berbagai gagasan ekonomi dan geopolitik kontemporer. Salah satunya adalah pendalaman konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai instrumen penguat kedaulatan ekonomi bangsa, yang dalam praktik kebijakan mulai dikaitkan dengan model Danatara.
Konteks SWF dipandang bukan sekadar tabungan negara, melainkan alat geopolitik strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global. Melalui skema dana abadi berbasis pengelolaan kekayaan alam dan hilirisasi, konsep ini diarahkan untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
Gagasan tersebut menekankan pentingnya memastikan kekayaan negara tetap menetap dan dikelola di tingkat nasional demi kesejahteraan rakyat jangka panjang. Keterbukaan Prabowo sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinannya memberikan ruang bagi ide-ide strategis yang berorientasi pada kemandirian serta pengelolaan aset negara yang lebih modern dan berdaulat.
Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari pertemuan antara struktur global dan karakter kepemimpinan yang mengelolanya. Seiring perubahan geopolitik yang terus bergerak, arah politik luar negeri Indonesia tidak hanya dapat dibaca sebagai respons terhadap dinamika global, tetapi juga sebagai cerminan dari figur yang menggerakkannya. Pertanyaan menjadi lebih personal sekaligus strategis: siapa aktor di balik arah tersebut, dan bagaimana latar belakangnya membentuk pilihan-pilihan kebijakan yang diambil?
Di titik inilah sosok Prabowo Subianto menjadi penting untuk dibaca, bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari persilangan sejarah panjang Indonesia—antara warisan Orde Lama, pengalaman Orde Baru, dan tuntutan dunia kontemporer yang semakin kompleks.
Latar belakang militer Prabowo Subianto membentuk cara pandangnya terhadap dunia yang berbeda dari pemimpin sipil pada umumnya. Perspektif militer memandang dunia bukan sekadar ruang kerja sama, melainkan arena kontestasi kekuatan, di mana kekuatan militer menjadi fondasi penting dalam membangun posisi strategis dan daya tawar negara. Dalam pandangan ini, stabilitas bukan semata hasil konsensus, melainkan sering kali ditentukan oleh keseimbangan kekuatan yang terkelola.
Pandangan ini menjadikan diplomasi tidak berhenti pada retorika, tetapi bergerak dalam kerangka strategi yang mempertimbangkan daya tawar negara dalam percaturan global.
Prabowo juga merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia yang lebih luas. Kedekatannya dengan lingkar kekuasaan pada masa Presiden Soeharto, serta pengalamannya berada di luar kekuasaan setelah perubahan politik 1998, membentuk spektrum pengalaman yang jarang dimiliki pemimpin lain—berada di dalam sistem sekaligus pernah tersingkir darinya. Kombinasi ini menciptakan cara pandang yang cenderung realistis—bahwa kekuasaan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global, selalu bergerak dalam logika kepentingan.
Di sisi lain, terdapat pula dimensi yang kerap dikaitkan dengan gaya kepemimpinan Presiden Soekarno: penguasaan bahasa asing, kebiasaan membaca yang mencerminkan sosok tentara intelektual, serta kemampuan komunikasi di forum internasional yang membentuk fondasi ekspresi kepemimpinan yang kuat.
Pada spektrum yang lebih luas, latar sosialnya juga merefleksikan kompleksitas Indonesia: kehidupan keluarga dengan latar keagamaan yang beragam sebagai cerminan masyarakat multikultural, kedekatan dengan ulama dan santri, serta perjalanan politik panjang yang diwarnai beberapa kegagalan meraih kursi kepemimpinan nasional. Pengalaman ini menjadikannya sebagai salah satu figur yang paling lama dan matang mempersiapkan diri menuju kepemimpinan, sekaligus berada pada spektrum tarikan politik keindonesiaan yang relatif lengkap.
Keseluruhan elemen tersebut, ditambah kecenderungan menampilkan posisi Indonesia secara tegas di panggung global, kerap dipandang sebagai cerminan gaya diplomasi yang lebih ekspresif dan berani. Pada batas tertentu, hal ini menghadirkan kesan bahwa Prabowo Subianto tidak sepenuhnya berada dalam tradisi pragmatis semata, tetapi juga membawa elemen idealisme yang berusaha menempatkan Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan.
Persilangan antara realisme militer dan ekspresi ideologis inilah yang membentuk karakter unik dalam kepemimpinannya. Akar pengalaman yang bersentuhan dengan lingkungan keluarga multikultural—dengan latar keagamaan yang beragam serta kedekatan dengan tradisi keislaman—turut memperkaya cara pandangnya terhadap kompleksitas identitas dan kepentingan. Presiden ke-8 ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kelanjutan dari satu era tertentu, melainkan sebagai hasil dari akumulasi berbagai fase sejarah Indonesia.
Namun justru di situlah letak ketegangannya: apakah kombinasi ini akan melahirkan sintesis kekuatan, atau justru kebingungan arah dalam membaca peta kekuasaan global?
Ketegangan yang lebih dalam muncul ketika pilihan-pilihan kebijakan luar negeri mulai dihadapkan pada realitas geopolitik global. Keterlibatan Indonesia dalam BoP, misalnya, tidak hanya mencerminkan strategi negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana cara pandang pemimpin memaknai posisi Indonesia di dunia. Apakah forum tersebut dilihat sebagai peluang untuk memperluas pengaruh, atau sebagai risiko yang dapat menggeser prinsip dasar politik luar negeri yang telah lama dijaga?
Di sinilah pertanyaan menjadi lebih tajam: apakah Prabowo sedang mengembalikan politik luar negeri Indonesia ke arah geopolitik yang lebih tegas, atau justru sedang menguji batas-batas fleksibilitas prinsip bebas aktif?
Jika pada masa lalu Indonesia berupaya menjaga jarak dari kutub kekuatan besar, maka hari ini tantangannya bukan lagi sekadar menjaga jarak, tetapi menentukan sejauh mana keterlibatan dapat dilakukan tanpa kehilangan kemandirian.
Pilihan-pilihan ini tidak hanya berdampak pada posisi Indonesia di tingkat global, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap dinamika domestik. Gaya kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada stabilitas dapat menjadi modal dalam menghadapi tekanan eksternal, tetapi pada saat yang sama memerlukan fondasi internal yang solid agar tidak menimbulkan ketegangan baru di dalam negeri.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara ambisi eksternal dan kapasitas internal sering kali berujung pada krisis yang tidak terduga. Satu pola bisa berulang: pemimpin yang terlalu fokus pada peran di luar negeri sering kali kehilangan keseimbangan dalam mengelola urusan di dalam negeri.
Konteks kepemimpinan Prabowo menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ia berada pada titik di mana seluruh warisan sejarah politik luar negeri Indonesia bertemu dengan tuntutan dunia yang berubah cepat. Keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi hanya dinilai dari keberhasilannya di panggung internasional, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan kebutuhan domestik.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang siapa yang memimpinnya. Jika struktur global menentukan batas-batas kemungkinan, maka karakter pemimpin menentukan pilihan di dalam batas tersebut. Pada diri Prabowo, keduanya bertemu—sejarah dan masa depan, pengalaman dan ambisi, realisme dan idealisme.
Apakah era Presiden Prabowo akan melahirkan arah baru yang lebih seimbang bagi diplomasi Indonesia, atau justru mengulang pola lama dengan konfigurasi yang berbeda? Apakah langkah “masuk ke sistem” ini adalah masterstroke (langkah jenius) atau justru perjudian strategis yang berisiko?
Masuk ke dalam sistem tidak selalu berarti mengendalikan sistem; dalam banyak kasus, justru sistemlah yang perlahan membentuk arah negara yang memilih untuk terlibat di dalamnya. Langkah diplomasi ini berada di antara dua kemungkinan: sebagai strategi yang membuka ruang pengaruh, atau sebagai jebakan yang secara halus menggeser orientasi.
Sejarah pada akhirnya akan menjadi hakim yang menentukan apakah pilihan ini memperkuat posisi Indonesia, atau justru mengubah arah politik luar negeri yang selama ini dijaga dengan prinsip bebas aktif. Pertaruhannya tidak kecil. Ujiannya bukan hanya efektivitas langkah di panggung global, tetapi juga konsistensi arah kebijakan yang berakar pada konstitusi dan nilai-nilai dasar bangsa.
Jika langkah Presiden gagal menemukan keseimbangan yang tepat, maka yang terancam bukan sekadar posisi Indonesia di dunia internasional, melainkan fondasi dasar politik luar negeri yang telah dibangun sejak kemerdekaan—sebuah fondasi yang selama ini menjadi penopang kemandirian sekaligus identitas Indonesia di tengah tarik-menarik kepentingan global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penulis : Didik P. Wicaksono
Editor : Didik PW
