SUARA UTAMA, CIMAHI – Praktik pelayanan dan transparansi koperasi simpan pinjam (KSP) Cemara Indah Pratama menuai sorotan tajam. Pihak koperasi melakukan tindakan yang mencederai keterbukaan informasi dan mempermainkan tugas jurnalistik saat dikonfirmasi mengenai hak – hak nasabah atas nama Susilo, seorang nasabah yang menjadi korban pembegalan.
Rentetan kejadian bermula pada Selasa, 12 Mei 2026, ketika tim wartawan Media Suara Utama melayangkan surat konfirmasi resmi kepada KSP Cemara Indah Pratama yang beralamat di Jl. Sangkuriang No. 5, Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526. Surat tersebut memuat 3 point urgen, yaitu kejelasan sertifikat fidusia nasabah, status keanggotaan nasabah korban begal, serta kepemilikan polis asuransi. Dihari yang sama, pihak koperasi langsung merespon dengan mengirimkan undangan verifikasi kepada redaksi, yang dibuktikan melalui rekaman pesan singkat (Chat) resmi.
Verifikasi Janggal dan Pengakuan Mengejutkan Nasabah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menindaklanjuti undangan tersebut, pada Rabu, 13 Mei 2026 pukul 10.00 WIB, tim wartawan Suara Utama mendatangi kantor KSP Cemara Indah Pratama di Jalan Sangkuriang. Proses verifikasi yang dipimpin oleh bapak Isep selaku pengurus koperasi diwarnai kejanggalan besar. Redaksi menegaskan telah mengantongi bukti rekam digital percakapan serta dokumentasi digital berupa foto selembar kertas fidusia yang diperlihatkan langsung oleh bapak Isep dilokasi kejadian:
- Dokumen Fidusia Bukan Milik Korban: Bapak Isep menunjukkan selembar kertas yang diklaim sebagai surat fidusia. Setelah dilakukan pengecekkan mendalam oleh tim wartawan, dokumen tersebut dipastikan sama sekali bukan milik nasabah korban begal (Susilo), melainkan dokumen atas nama orang lain.
- Status Keanggotaan Fiktif: Di hadapan bapak Isep, Susilo secara terbuka mengaku bahwa dirinya tidak pernah ditawari ataupun didaftarkan untuk masuk menjadi anggota KSP Cemara Indah Pratama.
- Klaim Asuransi Ghaib: Pihak pengurus tidak mampu menunjukkan polis asuransi yang menjadi hak nasabah dengan dalih sepihak bahwa koperasi mereka tidak memberikan fasilitas asuransi.
Melihat fakta tersebut, wartawan Suara Utama secara nyata dipermainkan secara professional oleh bapak Isep di kantornya. Redaksi mempertanyakan secara serius apakah tindakan pemberian dokumen keliru ini merupakan inisiatuf pribadi bapak Isep atau ada pihak lain yang memerintahkannya.
Hasil Koordinasi dengan DISDAGKOPERIN Kota Cimahi
Siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB, tim investigasi Suara Utama bergerak mendatangi kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DISDAGKOPERIN) Kota Cimahi. Kedatangan jurnalis diterima langsung oleh bapak Sanny.
Dalam keterangannya, bapak Sanny menjelaskan bahwa KSP Cemara Indah Pratama yang berlokasi di wilayah Padasuka tersebut berada diluar wilayah cakupan pengawasan dinasnya karena pengawasannya dikoordinasikan secara lintas wilayah. Kendati demikian, beliau memberikan edukasi tata kelola serta informasi penting bahwa kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap KSP Cemara Indah Pratama berada langsung dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (DISKUK) Provinsi Jawa Barat.
Eskalasi ke Tingkat Provinsi dan KEMENKUMHAM
Bergerak cepat setelah mendapat informasi tersebut, masih dihari yang sama (13 Mei 2026), Redaksi Suara Utama langsung melayangkan surat konfirmasi resmi ke DISKUK Provinsi Jawa Barat. Surat tersebut melaporkan tindakan bapak Isep yang memberikan verifikasi keliru dihadapan pers berupa dokumen fidusia yang bukan atas nama nasabah Susilo. Redaksi kini tengah menunggu konfirmasi tindakan tegas apa yang akan dijatuhkan oleh pihak DISKUK Jabar kepada koperasi tersebut.
Sebagai langkah hukum lanjutan, pada Kamis, 14 Mei 2026, tim Suara Utama dijadwalkan mendatangi langsung kantor DISKUK Jawa Barat untuk meminta langkah hukum konkrit terhadap KSP Cemara Indah Pratama. Tidak berhenti di sana, redaksi juga akan mengirimkan surat resmi kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) RI guna mengusut tuntas legalitas serta keabsahan pendaftaran jaminan fidusia yang dikelola oleh koperasi tersebut.
Rentetan Pelanggaran Hukum KSP Cemara Indah Pratama:
Tindakan menyodorkan dokumen fidusia milik orang lain demi menyangkal hak nasabah korban begal berpotensi menyeret pihak koperasi ke ranah hukum pidana maupun perdata melalui pasal – pasal berikut:
- Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat): Jika kertas fidusia milik orang lain tersebut terbukti diubah atau direkayasa datanya, pelaku pembuat dan pengguna dokumen diancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun.
- Pasal 378 KUHP (Penipuan): Tindakan menyodorkan dokumen keliru milik orang lain dengan maksud mengelabui wartawan dan menghapus hak nasabah memenuhi unsur tipu muslihat dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.
- Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Setiap pihak yang sengaja memberikan keterangan palsu atau menyesatkan mengenai jaminan fidusia diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
- Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang memanipulasi informasi dan tidak transparan mengenai hak jaminan nasabah diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000,-
- Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum): Koperasi wajib membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara perdata atas kerugian yang dialami nasabah akibat hilangnya hak proteksi pasca – pembegalan.
Penulis : Rochama Sidiq
Sumber Berita: Redaksi Suara Utama
