SUARA UTAMA, Pangkal Pinang – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi mencanangkan 14 desa atau kelurahan binaan imigrasi sekaligus mengukuhkan petugas imigrasi pembina desa (Pimpasa), Jumat (20/11/26).
Pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai sinergitas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di Kota Pangkalpinang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, menjelaskan bahwa pada tahap pertama ini, terdapat 14 kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan binaan karena warganya terindikasi atau terdata menjadi korban TPPO maupun memiliki potensi kerawanan keimigrasian lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun ke-14 kelurahan binaan tersebut meliputi:
- Perkuat Pengawasan dan Berantas Narkoba, Lapas Sarolangun dan Polres Gelar Razia Gabungan serta Tes Urine WBP
- Lahan Akan di Manfaatkan Sebagai Fasilitas Penunjang Kopdes Merah Putih, PDAM Tirta Argapura di Minta Segera Memindahkan Ratusan Paralon
- Peringati Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas di Babel, Kanwil Ditjen Imigrasi Perkuat Sinergi Layanan dan Pembinaan
* Kelurahan Air Mawar
* Kelurahan Bacang
* Kelurahan Berek Satu
* Kelurahan Jerambah Gantung
* Kelurahan Selindung Baru
* Kelurahan Bukit Merapin
- BREAKING NEWS! Ratusan Warga 10 Desa di Batang Masumai Geruduk Mapolres Merangin, Desak 6 Warga Dibebaskan
- Pemkot Pangkalpinang Pacu Penyusunan RDTR Bukit Intan dan Pusat Kota, Permudah Perizinan Investasi via OSS
- Keluarga Siswa SMK Negeri 1 Dringu Ucapkan Terimakasih Atas di Terima nya Kembali Sebagai Anak Didik
* Kelurahan Kacang Pedang
* Kelurahan Bukit Besar
* Kelurahan Semabung Baru
* Kelurahan Ketapang
* Kelurahan Lontong Pancur
* Kelurahan Masjid Jamik
* Kelurahan Parit Lalang
* Kelurahan Kejaksaan
Khumaidi menambahkan, program desa atau kelurahan binaan imigrasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah disahkan dalam perencanaan pembangunan nasional dengan mengusung semangat “Imigrasi untuk Rakyat”. Penetapannya mengacu pada sembilan parameter kerawanan, antara lain pencegahan TPPO, penyelundupan manusia, pengawasan orang asing, investasi asing, pekerja migran, kejahatan siber, hingga narkotika.
“Kami juga menitipkan petugas imigrasi pembina desa atau Pimpasa yang akan berkoordinasi secara berkala dengan pihak kelurahan untuk menyampaikan sosialisasi maupun menerima informasi dari masyarakat,” ujar Khumaidi.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Donald Tampbulon, menyambut baik kolaborasi lintas instansi tersebut. Ia menyoroti tingginya angka warga asal Pangkalpinang yang menjadi korban TPPO berdasarkan data pemulangan pekerja migran bermasalah.
Menurut Donald, dari dua gelombang pemulangan pekerja migran bermasalah dari Bangka Belitung yang berjumlah 85 orang—masing-masing 78 orang pada gelombang pertama dan 7 orang pada gelombang kedua—sebanyak 55 orang di antaranya tercatat berdomisili di Kota Pangkalpinang.
“Bekerja di luar negeri memang kerap tampak menggiurkan, tetapi risikonya sangat besar jika ditempuh secara nonprosedural. Banyak yang akhirnya menjadi korban TPPO, bahkan ada yang sulit dipulangkan karena terkendala denda maupun uang tebusan. Imigrasi tentu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah hingga para camat dan lurah,” tegasnya.
Penulis : Rozi
Editor : Aisyah Putri Widodo
Sumber Berita: Redaksi Suara Utama












Komentar
Silakan login untuk berkomentar.