Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pengguna Narkotika

- Publisher

Selasa, 6 Oktober 2026 - 12:46 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

SUARA UTAMA – Jakarta. Pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kebijakan tersebut disiapkan sekaligus sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lapas.

Rencana itu dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (5/10/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah berencana membentuk pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi, terutama bagi warga binaan pengguna narkotika yang masih berada dalam usia produktif.

“Hari ini kami sudah menggelar rapat dengan tujuh kementerian terkait bagaimana caranya warga binaan kita di lembaga pemasyarakatan yang saat ini memang sudah overkapasitas.

Presiden memberikan arahan untuk melakukan rehabilitasi dan reedukasi terhadap pengguna narkotika di dalam lapas,” ujar Supratman.

Rapat tersebut menyepakati pembentukan tim kecil yang akan bekerja selama satu minggu.

Tim ini bertugas menyusun konsep dan kebijakan yang lebih konkret terkait mekanisme pembentukan serta pelaksanaan pusat rehabilitasi dan reedukasi.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah bersepakat. Intinya, nanti akan dilakukan pembentukan pusat-pusat rehabilitasi dan pusat-pusat reedukasi bagi pengguna narkotika berdasarkan data dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sasaran utamanya adalah mereka yang masih berusia produktif,” kata Supratman.

Hasil perumusan tim kecil tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.

 

Penyusunan kebijakan akan melibatkan kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menyiapkan data warga binaan serta akses terhadap lapas.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional akan mendukung penyusunan kurikulum reedukasi dan pelatihan.

Aspek rehabilitasi akan ditangani oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional.

Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilibatkan untuk merancang program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan.

BACA JUGA :  Kawal Aspirasi Petani, Ahmad Fahmi Perjuangkan Lima Unit Traktor untuk Kelompok Tani di Merangin

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme turut memberikan dukungan dalam penanganan warga binaan dengan tindak pidana lain yang masih memungkinkan mengikuti program pembinaan.

Selain pemulihan melalui rehabilitasi, pemerintah akan mengembangkan program reedukasi yang memungkinkan warga binaan memperoleh pendidikan, pelatihan, serta kegiatan produktif selama menjalani masa pembinaan.

“Bagaimana memberdayakan mereka dalam proses reedukasi agar bisa bekerja sambil menjalani prosesnya sebagai warga binaan, Minggu depan, setelah tim bekerja, hasilnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Supratman.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial warga binaan pengguna narkotika.

Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan akibat kelebihan kapasitas lapas sekaligus meningkatkan kesiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Penulis : Arman Pramana Sulu

Sumber Berita: Bapelkum Bitung

Berita Terkait

Lowongan Pekerjaan Media Online Buka Kesempatan Bergabung bagi Penulis, Jurnalis, dan Wartawan
Raih Penghargaan di HUT ke-26 Babel, Pemkot Pangkalpinang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Tragis! Ibu Dua Anak Tewas Tertimbun Longsor di Lokasi PETI Muara Siau, 4 Excavator Sumitomo Jadi Sorotan, Aparat Diminta Bertindak Tegas!
Dewan Pengupahan Kabupaten Paser Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027
Cor Manual, Pengerjaan Lambat! Kualitas Jalan Rabat Beton Rp185 Juta di Pasar Rantau Panjang Dipertanyakan
Perkuat Pengawasan dan Berantas Narkoba, Lapas Sarolangun dan Polres Gelar Razia Gabungan serta Tes Urine WBP
Cegah TPPO, Imigrasi dan Pemkot Pangkalpinang Canangkan 14 Kelurahan Binaan dan Kukuhkan Pimpasa
Peringati Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas di Babel, Kanwil Ditjen Imigrasi Perkuat Sinergi Layanan dan Pembinaan
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:38 WIB

Lowongan Pekerjaan Media Online Buka Kesempatan Bergabung bagi Penulis, Jurnalis, dan Wartawan

Sabtu, 21 November 2026 - 19:38 WIB

Raih Penghargaan di HUT ke-26 Babel, Pemkot Pangkalpinang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 15:59 WIB

Tragis! Ibu Dua Anak Tewas Tertimbun Longsor di Lokasi PETI Muara Siau, 4 Excavator Sumitomo Jadi Sorotan, Aparat Diminta Bertindak Tegas!

Sabtu, 21 November 2026 - 14:57 WIB

Dewan Pengupahan Kabupaten Paser Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 07:13 WIB

Cor Manual, Pengerjaan Lambat! Kualitas Jalan Rabat Beton Rp185 Juta di Pasar Rantau Panjang Dipertanyakan

Berita Terbaru

Liputan Khusus

Disbunak Kabupaten Paser Semarakkan Bulan Bakti Peternakan ke-190

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:34 WIB

Chat via WhatsApp