banner 728x250

Verifikasi Faktual : LS VINUS Bekasi Raya Temukan Dugaan Maladministrasi

Verifikasi Faktual Peserta Pemilu

IMG 20220919 214522 Verifikasi Faktual : LS VINUS Bekasi Raya Temukan Dugaan Maladministrasi Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
banner 120x600
191 Kali Dibaca

SUARAUTAMA, BEKASI – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS VINUS) Bekasi Raya melakukan pemantauan tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi. LS VINUS memantau tahapan Pemilu yaitu Verifikasi Faktual mulai tanggal 16/10/22.

Ada 4 calon peserta Pemilu yang di verifikasi yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh serta Partai Ummat.

Baca juga : Dihadiri Kepala Desa Dan Tokoh Masyarakat, Rumah Zakat Gelar Perayaan Maulid Nabi Di Desa Berdaya Romben Guna

Verifikasi Faktual di hadiri oleh seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi beserta staf serta tiga relawan pemantau LS VINUS, Ananta Daffa, Jafat Siddiq dan Ari Aji Wiguna.

Proses Verifikasi Faktual berjalan dengan lancar walaupun beberapa pengurus partai tidak hadir dan di hadirkan melalui telepon video secara daring.

Koordinator Jaringan LS VINUS Bekasi Raya menyampaikan apresiasi terhadap proses verifikasi faktual.

“Namun kami menemukan dugaan Maladministrasi khususnya dalam syarat menjadi peserta pemilu di Peraturan KPU” ujar Fathin.

Baca juga : Percaya dan Berserah kepada ALLAH SWT. Hidup hanya Senda Gurau yang Tercatat dalam Lauhul Mahfudz

Dugaan Maladministrasi terjadi di Verifikasi Faktual berkaitan dengan persyaratan peserta Pemilu dalam Peraturan KPU No. 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran. Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Di PKPU 04 tidak di jelaskan Kantor Tetap partai Politik harus berlokasi atau berkedudukan di mana” pungkasnya.

Pria yang juga pengamat kebijakan publik tersebut menjelaskan bahwa PKPU tidak melihat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

“Pasal 18 poin 3, Bahwa Organisasi Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota” ungkap Fathin.

“Ibu Kota Kabupaten Bekasi adalah Cikarang, namun kantor partai Politik yang di verifikasi berada di Tambun Selatan” lanjutnya.

Fathin mengatakan bahwa hal ini menjadi catatan, karena jika PKPU nomor 04 ini tidak di jelaskan keberadaan kantor partai politik mereka akan di nyatakan memenuhi syarat. Namun menabrak Undang-undang Partai Politik.

“Jika mengacu pada Undang-undang Parpol, maka empat partai tersebut tidak akan lolos” tutup Fathin.

banner 468x60
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90