UMKM Indonesia Tumbuh Dengan Digitalisasi
Opini oleh Venansius Darung, Jurnalis Suara Utama. Id
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi ladang baru bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pendapatannya agar mencapai kesejateraan hidup. UMKM tumbuh subur dalam beberapa dekade terahhir. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 terdapat sekitar 57, 8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Angka ini diperkirakan akan terus bertumbuh. Menurut ASEAN Investment Report yang dirilis September 2022 lalu, Indonesia memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN. Tercatat, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,46 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari negara negara lainnya di kawasan ASEAN. Kabar baiknya, pada tahun yang sama UMKM dapat menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% Produk Domestik Bruto (PDB) serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia itu merupakan yang paling besar di ASEAN. Pada negara negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35% – 85%. Namun jika dilihat dari kinerjanya Indonesia masih kalah dari Myanmar dimana UMKM nya mampu menyumbang 69,3% terhadap PDB setempat. UMKM Indonesia juga tertinggal dibanding UMKM Singapura yang kontribusi ekspornya mencapai 38,3%, Thailand 28,7%, Myanmar 23,7% dan Vietnam 18,7%. Untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemerintah Indonesia tengah berupaya mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional salah satunya lewat strategi digitalisasi. Strategi ini diharapkan dapat menumbuhkan Kinerja dan Ekspor UMKM Indonesia.
Mendorong UMKM Berbasis Digital
UMKM yang berbasis digital membawa keuntungan besar bagi kita. Setidaknya kita dapat menciptakan pasar secara nasional hingga global hanya bermodalkan Android. Keuntungan lainya adalah kita dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga, apalagi di tengah maraknya wabah covid 19. Banyak sekali keuntungan yang kita dapat dari UMKM yang berbasis digital ini. Pada tahun 2022, Kementrian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk dalam ekosistem digital mencapai 20,76 juta unit. Jumlah itu meningkat dari tahun 2021 sejumlah 16,4 juta unit. Ini berarti sudah 32,44 % dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital.
Kemenkopolhukam pun menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital bakal naik menjadi 24 juta unit pada tahun depan. Jumlahnya pun akan kembali meningkat hingga 30 juta unit pada 2024. Dengan melihat harapan itu, mestinya kita menggap UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di semua sektor, menjadi penyedia lapangan kerja yang terbesar, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta sumbangannya dalam menjaga neraca pemberdayaan melalui kegiatan ekspor. Hemat saya, pemerintah sudah saatnya mengembangkan UMKM dengan melihat kedudukan UMKM tersebut.
Adapun yang menjadi rintangan bagi kita untuk mewujudkan UMKM yang berbasis digital adalah Sumber daya masyarakat Indonesia yang masih kebanyakan melek tehnologi, rintangan lainnya justru timbul dari pemerintah yaitu minimnya jaringan internet sehingga menjadi penghalang bagi warga di desa untuk mengakses internet. Dua hal ini memurut saya akan menjadi rintangan bagi kita untuk mewujudkan UMKM yang unggul.
UMKM yang sudah berbasis digital masih didominasi oleh UMKM di kota kota besar. Padahal, UMKM di Provinsi kolot seperti NTT, Papua dan Maluku menyimpan sejuta kekayaan yang mampu diolah oleh UMKM. Namun, karena keterbatasan sumber daya dalam mengakses internet dan masih minimnya jaringan internet membuat UMKM di Provinsi provinsi ini belum mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Tercatat, UMKM terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 1. 494. 723 Unit UMKM, sedangkan di posisi terakhir adalah Provinsi Papua dengan jumlah UMKM 3.932 unit. Selisih jumlah UMKM kedua Provinsi ini sangat jauh. Hal ini diakibatkan sumber daya manusia masyarakat Papua belum mumpuni dalam bermedia sosial dan fasilitas internet yang belum terpenuhi. Inilah yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah ke depan. Seperti dipaparkan di awal, bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara negara tetangga terkait kinerja UMKM. Hal ini diakibatkan masih minimnya SDM masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan cukup banyak anggaran untuk UMKM dimana setiap warga yang mendaftar UMKM nya telah menerima dana sebesar Rp. 1.000.00.00 per orang. Akan tetapi, dana ini menjadi mubasir karena tidak dibarengi dengan pemberdayaan. Selain itu, Pihak BRI juga telah mengeluarkan kebijakan yang sangat merakyat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam membangun dan menumbuhkan UMKM. Kita berharap, tahun 2023 ini, dimana dunia sedang bersusah payah melawan resesi global, bangsa Indonesia mampu melewati badai besar itu lewat kapal kapal UMKM yang terdigitalisasi. Kita juga berharap pemerintah serius memenuhi kebutuhan internet masyarakat, sehingga dengan begitu, para pelaku UMKM dapat berselancar hingga ke pasar global. Kita sebagai pelaku UMKM juga diharapkan untuk aktif dan profesional dalam bermedia sosial. Sehingga dengan begitu, kita mampu menjadi pelaku UMKM berbasis digital yang profesional. Ini menjadi harapan kita bersama. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai UKM lewat koperasi koperasi yang dibangun seperti digagas oleh Sang Wakil Presiden pertama kita Bung Hatta. Sehingga bangsa ini mampu hidup walau sering diterpa badai krisis monoter. Pada akhir tulisan ini, saya kembali mengajak pembaca yang budimana untuk menduduki posisi UMKM sebagai Ladang baru untuk meningkatkan kesejahteraan.
