SUARA UTAMA, PAPUA – Solidaritas Pelajar, Mahasiswa dan Rakyat kabupaten/kota Nabire, Papua pada Jum’at (03/06) menyatakan sikap penolakan berbagai tawaran Jakarta terhadap rakyat Papua.
Solidaritas yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) kabupaten/kota Nabire menuntut:
BACA LAGI: PRP Menyerukan Bulan Mei Berlawan, Menolak Tunduk!
Pertama, cabut otonomi khusus (Otsus) Jilid ll dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021.
Kedua, hentikan rancangan undang – undang pemekaran di tanah Papua.
Ketiga, hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua.
Keempat, tarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah Papua.
Kelima, tolak pembangunan Polres dan Kodim kabupaten/kota Dogiyai.
BACA LAGI: Polisi Larang Aksi 10 Mei, Jubir PRP: Polisi Tidak Punya Hak Membatasi Kami
Keenam, pihak kampus dan pemerintah dalam hal ini aparat kemanan segera buka ruang demokrasi dan otonomi kampus di Nabire.
Ketujuh, berikan akses internasional, jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.
Delapan, meminta akses palang merah internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67 ribu pengungsi di kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo.
Sembilan, elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi perpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.
Sepuluh, bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat apapun.
BACA LAGI: Tuntutan Pelajar dan Mahasiswa Kota Nabire Terkait DOB dan Otsus Jilid II Tanah Papua
Sebelas, hentikan kriminalitas aktivis di Indonesia dan Papua.
Dua belas, segera hentikan rencana pembangunan bandara udara Antariksa di Biak.
Tiga belas, pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua: komisi tinggi HAM PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota kongres, jurnalis Papua, akademisi internasional, LSM Internasional.
Empat belas, mendesak komunitas internasional, UNI Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, Negara-negara Asean, China Internasional Monei Fund (IMF), World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia, karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua.
Lima belas, tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua, PT. Freeport, LNG Tungguh, MIFEE, Blok Wabu.
BACA LAGI: Kedatangan Ketua LMA Papua di wamena: Ini pernyataan sikap Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura
Enam belas, kami bangsa Papua bersama saudara Haris Azhar dan Fatiah Mauliyana hentikan kriminalitas hukum, teror dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia.
Tujuh belas, mendukung perjuangan rakyat di Wadas di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek bendungan bener.
Delapan belas, hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand dan Australia.
Sembilan belas, tolak KTT G-20 di Indonesia.
Dua puluh, berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat bangsa Papua.
Demikian pernyataan sikap pelajar, mahasiswa dan rakyat kabupaten/kota Nabire, Papua.
Respon (1)