Tuntutan Pelajar dan Mahasiswa Kota Nabire Terkait DOB dan Otsus Jilid II Tanah Papua

- Jurnalis

Jumat, 3 Juni 2022 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: massa aksi setelah dibacakan pernyataan sikap penolakan pemekaran DOB dan kelanjutan Otsus Jilid II di tanah Papua/Elias/Suara Utama ID

Foto: massa aksi setelah dibacakan pernyataan sikap penolakan pemekaran DOB dan kelanjutan Otsus Jilid II di tanah Papua/Elias/Suara Utama ID

SUARA UTAMA, PAPUA – Solidaritas Pelajar, Mahasiswa dan Rakyat kabupaten/kota Nabire, Papua pada Jum’at (03/06) menyatakan sikap penolakan berbagai tawaran Jakarta terhadap rakyat Papua.

Solidaritas yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) kabupaten/kota Nabire menuntut:

BACA LAGI: PRP Menyerukan Bulan Mei Berlawan, Menolak Tunduk!

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Tuntutan Pelajar dan Mahasiswa Kota Nabire Terkait DOB dan Otsus Jilid II Tanah Papua Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertama, cabut otonomi khusus (Otsus) Jilid ll dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021.

Kedua, hentikan rancangan undang – undang pemekaran di tanah Papua.

Ketiga, hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua.

Keempat, tarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah Papua.

Kelima, tolak pembangunan Polres dan Kodim kabupaten/kota Dogiyai.

BACA LAGI: Polisi Larang Aksi 10 Mei, Jubir PRP: Polisi Tidak Punya Hak Membatasi Kami

Keenam, pihak kampus dan pemerintah dalam hal ini aparat kemanan segera buka ruang demokrasi dan otonomi kampus di Nabire.

BACA :  Massa Aksi di Manokwari Dihadang Aparat Kepolisian: Tugas Polisi Mengayomi Rakyat

Ketujuh, berikan akses internasional, jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.

Delapan, meminta akses palang merah internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67 ribu pengungsi di kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo.

Sembilan, elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi perpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.

Sepuluh, bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat apapun.

BACA LAGI: Tuntutan Pelajar dan Mahasiswa Kota Nabire Terkait DOB dan Otsus Jilid II Tanah Papua

Sebelas, hentikan kriminalitas aktivis di Indonesia dan Papua.

BACA :  SRP Dogiyai Pertanyakan Kasus Kebakaran di Dogiyai, Siapa Dalangnya?

Dua belas, segera hentikan rencana pembangunan bandara udara Antariksa di Biak.

Tiga belas, pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua: komisi tinggi HAM PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota kongres, jurnalis Papua, akademisi internasional, LSM Internasional.

Empat belas, mendesak komunitas internasional, UNI Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, Negara-negara Asean, China Internasional Monei Fund (IMF), World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia, karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua.

Lima belas, tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua, PT. Freeport, LNG Tungguh,  MIFEE, Blok Wabu.

BACA LAGI: Kedatangan Ketua LMA Papua di wamena: Ini pernyataan sikap Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura

Enam belas, kami bangsa Papua bersama saudara Haris Azhar dan Fatiah Mauliyana hentikan kriminalitas hukum, teror dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia.

BACA :  TPKP Tak Jujur Terungkap Pelaku, Dewan Adat Dogiyai: Kami Bentuk Tim Penyelidik Alik

Tujuh belas, mendukung perjuangan rakyat di Wadas di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek bendungan bener.

Delapan belas, hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand dan Australia.

Sembilan belas, tolak KTT G-20 di Indonesia.

Dua puluh, berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat bangsa Papua.

Demikian pernyataan sikap pelajar, mahasiswa dan rakyat kabupaten/kota Nabire, Papua.

Berita Terkait

Kanit Intelkam Polda Babel Raih Predikat Hukum dan Mediator di AR Learning Center
Liburan ke Jatim Park 3, Nginepnya Wajib di Villa Kawan Jaya Junrejo Batu
7 Tips Menghindari Stres Pasca Mudik Lebaran Idul Fitri
Puncak Arus Balik 39 Ribu Lebih Kendaraan Kembali ke Pulau Jawa dari Sumatera
6 Tantangan Jurnalis dalam Mempertahankan Integritas dan Kebenaran
Hari H Plus Empat Aidul Fitri 1445 H, Ribuan Warga Sesaki Wahana Pemandian Panjupian
Ketua DAP Wilayah III Domberay Tegaskan Ada Proteksi Kependudukan
Pasutri ini Nekad Bermotor dari Kalimantan Utara ke Tulang Bawang Lampung Setelah 4 Tahun Tak Mudik
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:45 WIB

Kanit Intelkam Polda Babel Raih Predikat Hukum dan Mediator di AR Learning Center

Senin, 15 April 2024 - 22:08 WIB

Liburan ke Jatim Park 3, Nginepnya Wajib di Villa Kawan Jaya Junrejo Batu

Senin, 15 April 2024 - 20:46 WIB

7 Tips Menghindari Stres Pasca Mudik Lebaran Idul Fitri

Senin, 15 April 2024 - 14:45 WIB

Puncak Arus Balik 39 Ribu Lebih Kendaraan Kembali ke Pulau Jawa dari Sumatera

Senin, 15 April 2024 - 06:14 WIB

6 Tantangan Jurnalis dalam Mempertahankan Integritas dan Kebenaran

Sabtu, 13 April 2024 - 20:43 WIB

Ketua DAP Wilayah III Domberay Tegaskan Ada Proteksi Kependudukan

Sabtu, 13 April 2024 - 13:45 WIB

Pasutri ini Nekad Bermotor dari Kalimantan Utara ke Tulang Bawang Lampung Setelah 4 Tahun Tak Mudik

Jumat, 12 April 2024 - 16:24 WIB

Arus Balik Pemudik Mulai Padati Bakauheni Lampung

Berita Terbaru

Illustrasi Stress dan Relax  .Foto:pixabay.com/id/illustrations/search/stress

Artikel

7 Tips Menghindari Stres Pasca Mudik Lebaran Idul Fitri

Senin, 15 Apr 2024 - 20:46 WIB