banner 728x250

Hari Aneksasi 1 Mei 1963, KNPB: Siapa Musuh Rakyat Papua Sebenarnya?

Kami, KNPB telah mengetahui siapa lawan dan siapa kawan dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka

IMG 20220507 101732 Hari Aneksasi 1 Mei 1963, KNPB: Siapa Musuh Rakyat Papua Sebenarnya? Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
Foto : Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai berunjuk rasa tentang penolakan Otsus dan pemekaran provinsi Papua.
banner 120x600
481 Kali Dibaca

SUARA UTAMA, PAPUA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai menyerukan siapa kawan dan lawan rakyat Papua dalam tubuh perjuangan pergerakan Papua Merdeka yang sebenarnya?

BACA JUGA : Ketua Sinode KINGMI Tilas Mom Lantik Panitia Konferensi Sinode Ke-XII Koordinator Papua Barat

“Kami, KNPB telah mengetahui siapa lawan dan siapa kawan dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka,” demikian dikatakan Jubir KNPB Wilayah Dogiyai Yames Pigai, yang diterima Suara Utama ID, Sabtu, (07/05/2022) pukul 7.15 WIT.

Foto: Pamflet poster kesempatan bergabung menjadi Penulis dan Jurnalis di Media Suara Utama ID/Mas Andre Hariyanto
Foto: Pamflet poster kesempatan bergabung menjadi Penulis dan Jurnalis di Media Suara Utama ID/Mas Andre Hariyanto

Jubir KNPB Dogiyai ini mengatakan rakyat adalah alat, persatuan rakyat itulah kekuatan, dan damai adalah peluru.

“Kita harus ukur kekuatan dan kapasitasnya agar tembakannya tepat sasaran,” bebernya.

Rakyat yang adalah alat merupakan subjek tunggal negara, katanya, negara yang besar, negara yang super power pun akan runtuh berkeping-keping ketika rakyat bersatu melawan secara damai, bermartabat, dan terukur.

BACA JUGA : 31 Hari Menuju Silaturahim Nasional Alumni dan Anniversary AR Learning Center

“Tanah air west Papua bukan tanah milik negara Indonesia, tanah air west Papua adalah milik hitam kulit, keriting rambut bahkan tanah yang diberkati oleh Tuhan Allah sendiri dipenuhi kekayaan dan sumber daya alam,” imbuhnya.

received 390661242956861 Hari Aneksasi 1 Mei 1963, KNPB: Siapa Musuh Rakyat Papua Sebenarnya? Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
Foto: Ketua Sinode KINGMI Tanah Papua Tilas Mom melantik panitia Konferensi Sinode di Papua Barat/Sepi/Suara Utama ID

Yames menuturkan KNPB tidak lupa bahwa 59 tahun setelah aneksasi bangsa Papua ke dalam bingkai NKRI pada 1 Mei 1963 – 1 Mei 2022 adalah awal genosida bangsa Papua melibatkan tangan internasional itu dilakukan dengan lumuri darah.

UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia selama 25 tahun untuk membangun dan mempersiapkan segala kebutuhan menuju Pepera.

Foto: ; Lowongan Pekerajaan di Lembaga AR Learning Center Yogyakarta/Mas Andre Hariyanto/Suara Utama
Foto: ; Lowongan Pekerajaan di Lembaga AR Learning Center Yogyakarta/Mas Andre Hariyanto/Suara Utama

30jt Us dolar diberikan IMF melalui Central Bank Of Asia untuk membangun infrastruktur di Papua agar proses penyelenggaraan Pepera berjalan maksimal, tetapi nyatanya Indonesia menggunakan uang itu untuk membeli peralatan perang dan membiayai operasi militer berkelanjutan dari tahun 60-an. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan New York Agrement.

Operasi Kancil, Trikora, Pepera, Baratayudha, Koteka, Lumba-kumba, Rajawali, dan berbagai macam operasi militer lainnya menjadi bukti terus tersimpan dalam ingatan kolektif rakyat Papua.

Pendaftaran Silaturahmi Alumni AR Learning Center Dibuka, Invest 450K Incluade Hotel dan Konsumsi 2 Malam
Foto: Poster Pamflet Kegiatan AR Learning Center/Pendaftaran Silaturahmi Alumni AR Learning Center Dibuka, Invest 450K Incluade Hotel dan Konsumsi 2 Malam/Suara Utama ID

Semua ini dilakukan Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politik, dibawa pengontrolan kapitalisme monopoli (Imperialisme As). Hal ini terbukti dengan disahkannya UU No 1 Tahun 1967 (Penanaman Modal Asing), dan masuknya perusahaan raksasa bernama Freeport MC Moran dari tahun yang bersamaan.

Pada tahun 2001 Indonesia memberikan dengan paksa UU No 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

IMG 20220414 WA0038 Hari Aneksasi 1 Mei 1963, KNPB: Siapa Musuh Rakyat Papua Sebenarnya? Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
Foto: Program Kelas Pelatihan/AR Learning Center adalah Pusat Pembelajaran, Pendidikan dan Pengkaderan. Lembaga AR Learning Center/Suara Utama-081232729720/Suara Utama ID

20 tahun sudah UU itu diberlakukan di atas tanah Papua, namun menurut Pigai tidak ada sama sekali perubahan yang terjadi malah semakin masifnya kekerasan, pelanggaran HAM, marginalisasi, eksploitasi secara keluruhan ini adalah bentuk genosida tersistematis dan terstruktur terhadap manusia Papua.

Kini di tahun 2021 Indonesia dengan paksa mengsahkan UU Otsus Jilid 2 yang mana seluruh kebijakan dan aturan dikontrol full dari Jakarta yang diketuai oleh Wapres RI Maa’ruf Amin.

Praktekknya mulai dikerjakan di tahun 2022 ini wacana pemekaran provinsi dan kabupaten yang sudah diusung sejak lama.

Penjelasan ringkas tentang aneksasi bangsa Papua kedalam bingkai NKRI oleh Romario Yatipai Wakil Ketua NGR Wilayah Bomberay.

59 tahun aneksasi bangsa Papua Barat ke dalam bingkai NKRI (1 Mei 1963 – 1 Mei 2022) adalah awal pembunuhan bangsa Papua melibatkan tangan Internasional.

Wilayah Papua telah lama menjadi sengketa antara Indonesia, Belanda serta Amerika dan Indonesia.

Negosiasi dalam menentukan status Papua Barat di mulai dari Perjanjian Linggardjati pada 15 November 1946 dan dilanjutkan dengan konferensi Meja Bundar (KMB) antara Belanda-Indonesia tahun 1949. Namun dari kedua perjanjian tersebut status Papua Barat masih belum selesai hingga Belanda mengamandemenkan konstitusi bahwa Papua Barat adalah bagian dari Kerajaan Belanda pada tahun 1956.

Rakyat Papua yang melihat situasi objektif ini kemudian mulai mongkonsolidasikan diri agar terlepas dari Indonesia, Belanda maupun Amerika Serikat.

Tepat pada tanggal 1 Desember 1961 rakyat Papua mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara yang merdeka dan telah diakui dan sah secara defacto maupun dejure.

Namun Indonesia (Soekarno) menanggapi kebebasan berdaulat tersebut dengan mendeklarasikan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada 19 Desember 1961 yang isinya: “Bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang saka merah putih di seluruh Irian Barat dan bersiaplah melakukan mobilisasi umum”.

Ir. Soekarno mengklaim Papua Barat bagian dari Indonesia dengan berbagai alasan. Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit, Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung Papua Barat diklaim oleh Sultan Tidore dan Soekarno sebagai bagian dari Kesultanan Tidore yang berdasarkan teritori sebagai daerah “Indonesia Bagian Timur”.

Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Soekarno juga yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme Barat di Asia Tenggara.

Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda.

Ia juga memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat merupakan benteng Belanda yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia.

Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19 Desember 1948 untuk menghancurkan negara RI.

Dari ambisi Belanda maupun Indonesia untuk merebut Papua Barat ini kemudian melahirkan perjanjian New York (New York Agreement) dan Perjanjian Roma (Roma Agreement) di tahun 1962.

Dari Perjanjian tersebut  dengan tekanan Amerika Serikat, tepat pada 01 Mei 1963 pemerintah Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA (United Nation Temporary Executivee Authority) sebagai perwakilan badan ekseskutif sementara PBB yang akan menyerahkan Papua Barat ke Indonesia sesuai mekanisme hukum internasional.

Namun setelah menganeksasi Papua Barat, UNTEA dan Indonesia telah melanggar Hukum Internasional, melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dan melanggar hak-hak dasar masyarakat Papua Barat sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan tanpa melihat hak kemerdekaan bangsa Papua Barat yang telah dicapai.

Dalam New York Agreement telah disepakati proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang akan dilaksanakan pada tahun 1969. Sebelum Pepera dilakukan, berbagai macam Operasi Khusus (Opsus) dibawah komando mandala Soeharto dan diketuai oleh Ali Murtopo digencarkan oleh Indonesia.

Melalui ABRI (kini TNI) telah menghancurkan bangsa dan rakyat Papua Barat dengan membakar semua buku-buku, symbol negara, memerkosa, menyiksa, membunuh hingga mencuri dan menjarah semua harta benda yang dimiliki rakyat Papua.

Kemudian mekanisme one man one vote (New York Agreement) juga diubah menjadi musyawarah mufakat seperti budaya rakyat Indonesia. Dari 809.337 orang asli Papua yang memiliki hak hanya diwakili oleh 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan hanya 175 orang yang memberikan pendapat.

Sebelum dilaksanakannya Pepera juga tepatnya di tahun 1967, Indonesia dibawah pimpinan Soeharto telah menandatangani kontrak dengan perusahaan tambang Freeport Mc Moran milik Amerika Serikat melalui UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Maka dari itu, proses aneksasi hingga mekanisme Pepera dianggap cacat moral dan hukum oleh rakyat Papua.

Hingga saat ini, paket kebijakan otonomi khusus yang dipaksakan terhadap rakyat Papua dari tahun 2000 semakin memperparah penjajahan di Papua.

Menurut data yang dirangkum oleh Sawitwatch (2021) 998, 094,2 ha (Papua) ditambah 576,090 ha (Papua Barat) adalah luas hutan yang dieksploitasi oleh kelapa sawit dengan ratusan perusahaan di dalamnya.

Akses pertambangan legal maupun ilegal seperti tambang minyak, gas, emas, perak, uranium, biji besi dan lainnya yang dibuka lebar bagi investor lokal dan asing. Demi melancarkan eksploitasi sumber daya alam Papua, dilakukan operasi-operasi militer yang mengakibatkan 13.687 jiwa mengungsi dari Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat dan daerah lainnya hingga 64 jiwa meninggal selama pengungsian (SORAKPATOK, 2021).

Tingkat pelanggaran HAM pun semakin marak terjadi. Mulai dari  penembakan terhadap masyarakat sipil, penangkapan aktivis, pembungkaman ruang demokrasi, pelecehan seksual, serta kriminalisasi gerakan pro kemerdekaan Papua dengan memberikan label teroris tanda adanya dasar hukum yang jelas.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru dan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan dll) merupakan akses yang dibangun untuk melancarkan perputaran modal/eksploitasi besar-besaran di atas tanah Papua tanpa memperhatikan masa depan rakyat Papua sebagai subjek maupun objek dari tanah Papua itu sendiri demi kepentingan pemilik modal dan elit-elit birokrat.

Dari sejarah dan situasi maupun kondisi yang terus berkembang sampai hari ini dapat disimpulkan bahwa tidak akan pernah ada masa depan selama bangsa Papua masih berada di dalam ketiak negara kolonial Indonesia dan hanya dengan menentukan nasibnya sendiri bangsa Papua akan terbebas dari segala bentuk system yang menindas.

Untuk itu tepat 59 tahun aneksasi bangsa west Papua ke dalam bingkai NKRI, maka kami menghimbau kepada dunia internasional, nasional Indonesia, nasional west Papua, solidaritas rakyat Indonesia dan solidaritas Internasional serta semua gerakan untuk dapat terlibat dan partisipasinya untuk melakukan aksi damai, mimbar bebas, seminar ilmiah, diskusi publik, ibadah dan doa puasa dengan menyatakan kepada dunia bahwa:

(1) Dunia segera mengakui bahwa bangsa Papua di teritorial West Papua telah Merdeka dan Berdaulat secara penuh dan sah pada 1 Desember 1961 dan rakyat pribumi Papua telah berpemerintahan negara sendiri pada 1 Juli 1971.

(2) Bangsa pribumi Papua mendesak kepada pemerintah Belanda bahwa West Papua adalah wilayah perwalian yang belum selesai di Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga Belanda segera bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.

(3) Bangsa Papua menyatakan bahwa Perjanjian New York 1962 adalah perjanjian yang manipulatif dan cacat hukum karena tidak melibatkan perwakilan atau representatif bangsa Papua yaitu Nieuw Guinea Raad pada waktu itu.

(4) Bangsa Papua mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera intervensi wilayah west Papua demi penyelamatan kemanusiaan bangsa Papua atas genosida yang sedang digencarkan oleh NKRI selama 59 tahun.

(5) Bangsa Papua mendesak kepada Indonesia sebagai penjajah baru di west Papua segera mengijinkan Palang Merah Internasional, Tim Pencari Fakta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Jurnalis Internasional untuk segera mengunjungi wilayah west Papua.

(6) Bangsa Papua mendesak kepada dunia internasional segera mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik perang antara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dan Militer Indonesia TNI, POLRI di tanah west Papua yang telah mengakibatkan krisis kemanusiaan hingga saat ini.

(7) Bangsa Papua menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah penjajah baru yang menduduki wilayah west Papua sejak 1 Mei 1963 secara ilegal dan pemberlakuan UU Otonomi Khusus untuk pemekaran Daerah Otonom Baru adalah cacat hukum.

Demikian himbauan ini disampaikan ke semua orang yang ada dimana mana saja. Atas nama bangsa pribumi Papua diucapkan terima kasih.

banner 468x60
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90