banner 728x250

Polisi Larang Aksi 10 Mei, Jubir PRP: Polisi Tidak Punya Hak Membatasi Kami

Kebebasan berpendapat sudah menjadi hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi sehingga polisi tidak punya alasan untuk mengomentari, menolak ataupun menyetujui

Screenshot 2022 05 09 08 54 33 95 1 Polisi Larang Aksi 10 Mei, Jubir PRP: Polisi Tidak Punya Hak Membatasi Kami Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
Poster sikap Kapolres Jayapura terkait aksi 10 Mei 2022.
banner 120x600
337 Kali Dibaca

SUARA UTAMA, JAYAPURA – Jubir Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda protes sikap Kapolres Jayapura terkait aksi nasional 10 Mei 2022.

Foto: Pamflet poster kesempatan bergabung menjadi Penulis dan Jurnalis di Media Suara Utama ID/Mas Andre Hariyanto
Foto: Pamflet poster kesempatan bergabung menjadi Penulis dan Jurnalis di Media Suara Utama ID/Mas Andre Hariyanto

Melalui poster, Kapolres Jayapura AKBP Frederickus W.A Maclarimboen, S.IK., MH tidak mengizinkan aksi nasional 10 Mei 2022.

Jubir Petisi Rakyat Papua (PRP) itu memprotes sudah menjadi kewajiban untuk memberitahukan aksi 10 Mei 2022.

“Kami memberitahukan rencana aksi kepada institusi kepolisian di Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku,” demikian kata Jefry Wenda kepada Suara Utama ID, Senin, (09/05/2022) lewat chat WhatsApp.

Itulah sebabnya, surat pemberitahuan aksi 10 Mei telah dilayangkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan tata cara yang tepat.

BACA JUGA : Pendaftaran Silaturahmi Alumni AR Learning Center Dibuka, Invest 450K Incluade Hotel dan Konsumsi 2 Malam

“Secara lisan juga kami telah sampaikan dihadapan Kapolda Papua, DPRP dan dihadapan massa aksi 1 April 2022 lalu di Lingkaran Abepura, Jayapura,” ujarnya.

“Kami menyerahkan aspirasi kepada DPRP bukan di jalan-jalan tetapi di kantor,” tandas Jefry.

WhatsApp Image 2022 04 11 at 19.43.12 1 Polisi Larang Aksi 10 Mei, Jubir PRP: Polisi Tidak Punya Hak Membatasi Kami Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
Foto: Program Kelas Pelatihan/AR Learning Center adalah Pusat Pembelajaran, Pendidikan dan Pengkaderan. Lembaga AR Learning Center/Suara Utama-081232729720/Suara Utama ID

Wenda menegaskan, Pak Kapolres tidak sepantasnya mengeluarkan sikap terkait aksi 10 Mei yang akan dilakukan di Jayapura.

“Kapolres bukan juru bicara presiden atau perwakilan pemerintah yang bertugas di Papua hingga mengeluarkan pernyataan yang bermuatan politik,” katanya.

Kewenangan polisi juga diatur dalam UUD sesuai Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya kira Anda pahami ini,” tegas Jubir PRP Jefry Wenda.

Sehingga pihak kepolisian sebagai pemegang otoritas wajib menghormati, menghargai dan menjamin hak politik kami sebagai bentuk pengimplementasian pasal 13 UUD No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia.

“Jangan membunuh demokrasi dengan dalil apapun. Izin dan pemberitahuan itu beda. Izin berarti ada kewenagan “Approval” atau menerima, bisa ya atau tidak, makna pemberitahuan bukan izin,” bebernya.

Wenda mengatakan kebebasan berpendapat sudah menjadi hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi sehingga polisi tidak punya alasan untuk mengomentari, menolak ataupun menyetujui.

“Tugas kepolisian wajib menyediakan keamanan bagi kami yang akan melakukan aksi pada tanggal 10 Mei 2022,” pungkasnya.

banner 468x60
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90