SUARA UTAMA, TANA TORAJA – Dikerjakan sejak tahun 2018 hingga 2019, Gedung Puskesmas buntu Kelurahan Benteng Ambeso kecamatan Gandangbatu Sillanan tak kunjung di fungsikan oleh pemda. Ada berbagai macam alasan yang mencuat mulai dari belum rampungnya akses jalan Dari poros lingkar ke arah puskesmas, hingga longsoran tanah tepat di mana puskesmas dibangun, sangat di sayangkan padahal gedung puskesmas tersebut sangat baik di bandingkan dengan gedung puskesmas lain yang ada di Tana Toraja. Lapor Ahmad Afiq wartawan Suara Utama, Rabu (05/10/2022).
Tidak hanya sampai di situ imbas dari pengerjaan proyek yang menghabiskan APBD 2018, dengan nilai pagu paket 1.560.200.000. CV. FATIMAH MITRA PERKASA yang beralamat di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai pemenang tender, membuat salah satu keluarga yang berdekatan dengan lokasi proyek ini, mengalami kerugian yang cukup besar. Baik itu secara materil maupun moril.
Seorang ibu rumah tangga, Odia Teti, mengatakan bahwa selama kurang lebih 4 bulan waktu pengerjaan puskesmas itu, seluruh pekerja yang jumlahnya lebih dari 20 orang, menjadi tanggungannya dalam hal menyediakan makan dan minumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ibu Odia Teti, bekerja sebagai juru masak yang diiming imingi gaji. Nyatanya sampai berita ini ditulis, gaji yang dijanjikan tersebut belum terbayarkan.
“dari awal mulainya pengerjaan puskesmas ini, saya telah bekerja sebagai juru masak untuk 20 orang lebih, pihak kontraktor hanya menyediakan bahan mentah, baru kemudian saya masakkan untuk tukangnya. Jadi memasak dan minumnya karyawan itu saya yang buatkan selama 4 bulan lamanya. Kan awalnya kepala proyek menjanjikan kepada saya gaji, jadi ya saya terima saja. Walaupun sampai sekarang belum dibayar. Bukan hanya itu, karena rumah berdekatan dari lokasi proyek, beberapa karyawan itu juga tinggal di rumah”, kata Ibu Odia Teti.
Tak dapat di bayangkan, sebuah keluarga yang penghasilannya bergantung kepada hasil pertanian itu, menghabiskan hari harinya dengan bekerja selama 4 bulan lamanya tanpa digaji. Tidak hanya itu, material kayu (bambu) milik Ibu Odia Teti, juga dijual kepada pemborong untuk digunakan sebagai kebutuhan pelengkap bangunan, yang harga jualnya sebesar Rp. 4 juta, itu pun juga belum terbayarkan.
“waktu itu, pemborong membutuhkan kayu bambu untuk steleng bangunan, jadi saya tawarkan bambu milik saya dengan harga jual Rp. 4 juta. sudah termasuk Patung dan Parrin (bambu), Tapi sampai sekarang saya belum dibayar, katanya sih belum dicairkan dananya. Tapi alasan itu tidak masuk akal, pekerjaan proyek telah selesai pada tahun 2019, masa sampai sekarang (2022) belum juga di bayarkan, itu tidak masuk akal”, lanjutnya.
Cerita yang sama kami juga dapatkan dari suami ibu odia Teti, bapak Upa. Beliau juga diperkerjakan dalam pembangunan puskesmas tersebut. Sebagai buruh kerja. 1 bulan lamanya bapak Upa bekerja tanpa gaji (belum dibayar).
“di awal pengerjaan proyek itu saya belum gabung, karena masih sibuk di kebun. Nanti saya ikut kerja itu di akhir akhir pi, selama 1 bulan. Tapi juga sampai sekarang gaji kami belum di bayar. Bukan hanya saya dan iba, terdapat beberapa pekerja dari Makassar itu belumpi di bayar juga. Kalau saya total kerugian saya dan Ibu itu kisaran Rp. 10 juta. Hitungan itu termasuk kayu bambu juga”, ujar Upa.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Tana Toraja komisi II, Ikal Paterson yang kami wawancarai via WhatsApp mengatakan tidak tahu menahu soal gaji para pekerja pembangunan puskesmas tersebut.
“Kebetulan kami baru-baru di roling komisi, jadi saya kemarin di komisi 3, sekarang ini berada di komisi 2. Terkait gaji pekerja pembangunan puskesmas tersebut, saya kurang tahu apa sudah d bayar atau belum. Karna tidak ada masyarakat yang lapor ke saya, terang Ikal, Rabu 5 Oktober 2022.
Bangunan yang terbilang megah ini untuk skala bangunan puskesmas, sangat di sayangkan apabila tidak segera di fungsikan. Mengingat banyak sekali sisi – sisi bangunan yang mengalami retak ringan yang jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan semakin parah dan akan menghabiskan anggaran lebih untuk biaya perbaikan.
