SUARA UTAMA, MANOKWARI – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar peringati hari Proklamasi Negara Republik Papua Barat (NRPB) yang ke-51 1 Juli 1971-1 Juli 2022 dalam bentuk diskusi publik bersama puluhan rakyat Papua di Amban, Manokwari, Papua Barat.
BACA JUGA : Idul Adha 9 Juli, Ketum PP Muhammadiyah Sarankan Kalendar Global untuk Alat Pemersatu
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah leluhur bangsa Papua atas kasinya kami dapat memperingati hari proklamasi Negara Republik Papua Barat ke-51 tahun.
Hal itu disampaikan oleh ketua KNPB Wilayah Mnukwar Alexander Nekenem kepada wartawan Suara Utama ID, Jumat (01/07/2022).
Hari ini merupakan hari dimana proklamasi Negara Republik Papua Barat sejak 1 Juli 1971 di Markas Pusat Victori oleh tokoh pejuang Bangsa Papua.
“Kami turut mengahargai sejarah perjuangan para tokoh pejuang bangsa sebelumnya. Karena mereka kami eksis memperjuang kedaulatan bangsa ini” jelas Alexander.
Tanpa perjuangan mereka tak mungkin kami berjuang. Kami berjuang karena mereka telah mencetuskan embrio west Papua sejak 1 Desember 1961 dan di ploklamirkan pada 1 Juli 1971 sebagai kontitusi bangsa yang tersistematis.
Sejak itulah kami sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Namun negara Indenesia, Belanda dan Amerika memanipulasi hak politik kami demi kepentingan ekonomi” jelas Nekenem.
Karena itu, dalam pelaksanaan New York Agreement dan Roma Agreement 1962 dilakukan tanpa keterlibatan orang Papua, kemudian Aneksasi Papua 1963 kedalam bingkai NKRI dan pelaksanaan Pepera 1969 dilaksanakan tak sesuai dengan mekanisme hukum internasional.
“Sehingga pasalnya dalam kondisi apapun kami tetap mempertahankan perjuangan suci ini. KNPB sebagai media rakyat akan berjuang bersama rakyat” ujar ketua KNPB.
Dengan dasar 1 Desember 1961 dan 1 Juli 1971 kami eksis berjuang menutut kemerdekaan bangsa Papua.
Kami tidak kema kemana-mana tapi kami pasti ada dimana-mana untuk memediasi semua bentuk penjajahan yang ada diatas tanah Papua hingga bangsa Papua berdaulat diatas negerinya.
Selain, Ketua KNPB juga menegaskan dengan tegas penolakan berbagai kebijakan pusat seperti pemekaran DOB, otsus jilid II maupun kebijakan lainya diatas tanah Papua.
“Itu hanya memperpanjangkan klonialisme diatas tanah Papua. Orang Papua tak butuh gula-gula manis dari Jakarta. Sikap kami telah menolak berbagai kebijakan pusat” tegasnya.
Jangan lagi negara memaksakan dengan berbagai kebijakan yang tak sesuai dengan keinginan rakyat. Rakyat Papua sangat membutuhkan keadilan dan kedamaian untuk menikmati nasib masa depan.
“Kemerdekaan adalah solusi memutuskan rantai penindasan diatas bumi cendrawasih” tandasnya.
Respon (1)