SUARA UTAMA, Tana Toraja – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, kembali menerbitkan hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021-2022. Dua perusahaan dari Toraja, yakni PT Malea Energy dengan subsektor PLTA dan PT Toarco Jaya dengan subsektor Pengolahan Kopi, masuk ke dalam daftar perusahaan dengan kriteria peringkat merah.
Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2022.
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PROPER merah adalah peringkat terhadap perusahaan yang sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
Terdapat beberapa kriteria yang dilakukan dalam penilaian PROPER lingkungan oleh Kementerian LHK. Mulai dari pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, sampai pengendalian kerusakan lahan.
Ketua Terpilih Forum Mahasiswa Toraja (Format) Makassar, Waldi, mengungkapkan, peringkat merah yang diberikan kepada perusahaan tersebut merupakan indikator dari kegagalan perusahaan tersebut dalam melakukan pembangunan terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Peringkat merah Ini menjadi salah satu bentuk kegagalan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan ruang hidup dan ekologi, perusahaan yang sejak awal dibangun dilakukan secara ugal ugalan dan tidak mengikuti aturan perundang perundang undangan,” Tegas Waldi kepada Wartawan Suara Utama, Senin (09/01/2023).
“Kami juga meminta Kementerian LHK untuk memberikan sanksi tegas kepada Malea yang sudah melakukan pembangunan yang memberikan dampak yang begitu besar terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga tanpa sanksi berat dari negara, Malea akan secara terus menerus mengabaikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosialnya,” lanjut Waldi.
Sebelumnya, Format Makassar telah melaporkan berapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Malea Energy ke Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi, terkait PLTA Malea yang belum memiliki tempat penampungan limbah B3 dan kolam pengendapan.
Selain itu, PLTA Malea juga telah merusak situs budaya Sapan Deata yang merupakan situs lahirnya Raja-Raja di Toraja. Sampai saat ini, PLTA Malea belum melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas pembangunannya tersebut.
“Dengan adanya PROPER merah tersebut menunjukan ketidakpatuhan perusahaan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sesuai dengap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Olehnya itu, maka tidak ada alasan lagi untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh atau bahkan sampai kepada menghentikan aktifitas perusahaan tersebut,” tutup Waldi.
