SUARA UTAMA, CIREBON – Pekan ini sedang ramai membicarakan tentang keadaan ekonomi khususnya negara Indonesia. Tidak telepas dari peran serta kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat merasa “panas” akibat dari keputusannya. Salah satu keputusanya yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Sabtu, 3 September 2022, telah mengumumkan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
BACA JUGA : Keputusan Final Pendiri, Pembina, Pengawas, Pengurus YPPN dan AR Learning Center
Maka rinciannya yakni harga Pertalite menjadi Rp.10.000/liter, Pertamax Rp.14.500/liter dan Pertamax Turbo Rp15.900/liter. Setelah hal itu yang membuat ramai penduduk Indonesia, namun “trik jitu” meredam marahnya masyarakat adalah dengan rencana akan menggelontorkan dana bantuan subsidi upah bagi masyarakat.
Bantuan Subsidi Upah ini tertuang dalam aturan Permenaker Nomor. 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Melansir dari laman berita CNNIndonesia.com, SekDirJend PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman. Surya menuturkan penyaluran BSU awalnya kepada 16,2 juta pekerja.
Namun, setelah proses verifikasi hanya terdapat 14,6 juta pekerja yang berhak. Maka dari itu, dari total anggaran awal Rp. 9,6 triliun akhirnya hanya Rp. 8,7 triliun jadi per kepala mendapatkan Rp. 600 ribu.
Seribu macam langkah pemerintah dalam menangani masalah di negara ini sudah biasa terjadi dan ada konsekuensi yang diterimanya. BBm “Naik”, BSU akan “Turun”?, jika kita mengibaratkan seperti menyulut api pada bensin dan menyiramnya dengan air es, sehingga akan padam dengan seketika. Isu global, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya menghasilkan kebijakan yang menjadi masalah utama pada masyarakat.
BACA JUGA : Paranormal Terhebat Ibu serta Sepertiga Malam, Keimanan dan Kebenaran
Kita sebagai masyarakat yang berwawasan dan berpendidikan sudah selayaknya kita mencerna dari setiap kebijakan yang kita dapatkan serta berpikir kedepan demi kemajuan bangsa.
