Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat Pengangkatan  MayJend Untung Budiharto, PTUN DKI Jakarta Menolak

- Wartawan

Sabtu, 18 Juni 2022 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Jawa Barat–Baru-baru ini Koalisi Masyarakat Sipil (YLBHI, PBHI, Imparsial, LBH Jakarta, AMAR Law Firm & Public Interest Law Office dan KontraS) menggugat atas pengangkatan MayJend Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya mereka merasa kecewa dengan putusan PTUN DKI Jakarta pada 16 Juni 2022 yang menolak atas gugatannya.

Mereka menganggap karena Untung Budiharto terbukti bersalah oleh Keputusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 terkait kasus Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998 saat beliau menjadi Tim Mawar Kopassus.

Putusan ini telah membuat nama baik penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia menjadi jelek. Apalagi menjadi Panglima Kodam Jaya, itu telah mencederai perjuangan keluarga korban.

Sebaliknya, orang yang terlibat dalam kasus termasuk Untung Budiharto tidak pernah menjelaskan ataupun membantu investigasi atas kebenaran kasus tersebut, menurutnya.

Seharusnya Majelis Hakim PTUN Jakarta mempertimbangkan substansi keadilan daripada hanya prosedural dan sudah menjadi keharusan pengadilan memegang teguh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sepatutnya Majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut.

Berita Terkait

Kapolda Lampung Serukan Pencegahan Kenakalan Remaja dan Bahaya Pada Hari Anak Nasional
PNU WERE Sebut BPBD Halteng Tidak Serius Tangani Bencana Banjir, Bayi dan Warga Tiga Hari Belum Dievakuasi
Kasus Jasad Wanita Dalam Karung”Polisi Periksa 19 Saksi Di Lampung Timur.
Bersumber Dari DAK Fisik Pendidikan 2024, SD Negeri Karanggedang Sodong Hilir Dapat Revitalisasi!!!
Dimasa Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bupati Tasikmalaya Rubah Nama RSUD SMC Menjadi RSUD KHZ Musthafa Setelah 13 Tahun Berdiri!!!
Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU
Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela
Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 03:47 WIB

Kapolda Lampung Serukan Pencegahan Kenakalan Remaja dan Bahaya Pada Hari Anak Nasional

Rabu, 24 Juli 2024 - 00:55 WIB

PNU WERE Sebut BPBD Halteng Tidak Serius Tangani Bencana Banjir, Bayi dan Warga Tiga Hari Belum Dievakuasi

Selasa, 23 Juli 2024 - 22:50 WIB

Kasus Jasad Wanita Dalam Karung”Polisi Periksa 19 Saksi Di Lampung Timur.

Selasa, 23 Juli 2024 - 17:33 WIB

Bersumber Dari DAK Fisik Pendidikan 2024, SD Negeri Karanggedang Sodong Hilir Dapat Revitalisasi!!!

Selasa, 23 Juli 2024 - 13:02 WIB

Dimasa Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bupati Tasikmalaya Rubah Nama RSUD SMC Menjadi RSUD KHZ Musthafa Setelah 13 Tahun Berdiri!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 19:08 WIB

Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela

Senin, 22 Juli 2024 - 18:44 WIB

Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 16:17 WIB

LSM PETA Laporkan Dugaan Korupsi PSU DPD RI di Pesisir Selatan ke Kejari

Berita Terbaru