banner 728x250

Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat Pengangkatan  MayJend Untung Budiharto, PTUN DKI Jakarta Menolak

Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat MayJend Untung, PTUN DKI Jakarta Menolak

mayjen Untung e1655551774856 Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat Pengangkatan  MayJend Untung Budiharto, PTUN DKI Jakarta Menolak Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
banner 120x600
239 Kali Dibaca

SUARA UTAMA, Jawa Barat–Baru-baru ini Koalisi Masyarakat Sipil (YLBHI, PBHI, Imparsial, LBH Jakarta, AMAR Law Firm & Public Interest Law Office dan KontraS) menggugat atas pengangkatan MayJend Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya mereka merasa kecewa dengan putusan PTUN DKI Jakarta pada 16 Juni 2022 yang menolak atas gugatannya.

Mereka menganggap karena Untung Budiharto terbukti bersalah oleh Keputusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 terkait kasus Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998 saat beliau menjadi Tim Mawar Kopassus.

Putusan ini telah membuat nama baik penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia menjadi jelek. Apalagi menjadi Panglima Kodam Jaya, itu telah mencederai perjuangan keluarga korban.

Sebaliknya, orang yang terlibat dalam kasus termasuk Untung Budiharto tidak pernah menjelaskan ataupun membantu investigasi atas kebenaran kasus tersebut, menurutnya.

Seharusnya Majelis Hakim PTUN Jakarta mempertimbangkan substansi keadilan daripada hanya prosedural dan sudah menjadi keharusan pengadilan memegang teguh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sepatutnya Majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut.

banner 468x60
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90