Iuran dan Kelas Rawat BPJS Kesehatan Berubah Mulai Juli 2025 dengan Penerapan Sistem KRIS

- Jurnalis

Senin, 20 Mei 2024 - 11:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Pusat BPJS Kesehatan RI di Jakarta (Suarautama.id)

Kantor Pusat BPJS Kesehatan RI di Jakarta (Suarautama.id)

SUARA UTAMA, Jakarta- Mulai Juli 2025 tahun depan, iuran BPJS Kesehatan akan berubah seiring penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3.

Mengutip CNBC Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sistem KRIS akan membuat iuran menjadi tunggal dan penerapannya dilakukan bertahap.

“Ke depannya iuran ini harus arahnya jadi satu, tapi akan kita lakukan bertahap,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024).

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Iuran dan Kelas Rawat BPJS Kesehatan Berubah Mulai Juli 2025 dengan Penerapan Sistem KRIS Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, besaran iuran baru belum ditetapkan dan akan diputuskan paling lambat 1 Juli 2025.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan tarif baru akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan.

BACA JUGA :  Memprihatinkan !!! Bangunan SDN Sukamekar 03 Nyaris Ambruk

Anggota DJSN Asih Eka Putri menambahkan bahwa sampai iuran baru berlaku, peserta masih mengikuti aturan lama berdasarkan Perpres 63/2022.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terbagi dalam beberapa kategori, termasuk untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan peserta bukan pekerja.

Iuran PBI dibayar oleh pemerintah, sementara iuran PPU dari sektor swasta dan pemerintah sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan porsi 4% dari pemberi kerja dan 1% dari peserta.

Selain itu, ada iuran untuk keluarga tambahan PPU dan kerabat lainnya, serta veteran dan perintis kemerdekaan. Denda keterlambatan hanya berlaku jika peserta menerima pelayanan kesehatan dalam 45 hari setelah status diaktifkan kembali.

Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa penerapan sistem KRIS akan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, dengan penetapan iuran yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Editor : Nafian Faiz

Sumber Berita : CNBC Indonesia

Berita Terkait

Pemerintah Nagari Sikabau Laksanakan Musyawarah RKP Nagari Tahun 2025, DU RKP 2026 Dan Rembug Stunting
Antusias Pengunjung Hotel Grand Verona Naik Jelang Iduladha
Perjuangan Pendamping Proses Produk Halal (P3H): Tantangan dan Kontribusi dalam Mendukung Industri Halal di Indonesia
Alami Luka Serius Petambak Bumi Dipasena Lampung Selamat dari Terkaman Buaya Saat Mencari Ikan
Warga Patani Barat Keluhkan Ruas Jalan Yang Rusak dan Tergenang Air
Hari Ketiga Nias Pro 2024 : Peselancar Wanita Asal Australia Dominasi Kategori, Singkirkan Peselancar Lokal
Terkait Isu Kecurangan Distribusi LPG 3 Kg di Beberapa Pangkalan, Ini Kata Dirut PT. Putra Siarang
13 Tahun “Mangkrak” Jadi Temuan BPK, GOR Asahan Sudah habiskan Rp.16,2 Milyar
Berita ini 173 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:14 WIB

Pemerintah Nagari Sikabau Laksanakan Musyawarah RKP Nagari Tahun 2025, DU RKP 2026 Dan Rembug Stunting

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:29 WIB

Antusias Pengunjung Hotel Grand Verona Naik Jelang Iduladha

Rabu, 12 Juni 2024 - 06:58 WIB

Perjuangan Pendamping Proses Produk Halal (P3H): Tantangan dan Kontribusi dalam Mendukung Industri Halal di Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 22:37 WIB

Alami Luka Serius Petambak Bumi Dipasena Lampung Selamat dari Terkaman Buaya Saat Mencari Ikan

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:34 WIB

Hari Ketiga Nias Pro 2024 : Peselancar Wanita Asal Australia Dominasi Kategori, Singkirkan Peselancar Lokal

Selasa, 11 Juni 2024 - 16:32 WIB

Terkait Isu Kecurangan Distribusi LPG 3 Kg di Beberapa Pangkalan, Ini Kata Dirut PT. Putra Siarang

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:16 WIB

13 Tahun “Mangkrak” Jadi Temuan BPK, GOR Asahan Sudah habiskan Rp.16,2 Milyar

Selasa, 11 Juni 2024 - 10:59 WIB

Isu Korupsi Persatuan Wartawan Indonesia, Pimpinan Media SUARA UTAMA Andre Hariyanto buka Suara ke Dewan Pers

Berita Terbaru

Berita Utama

Antusias Pengunjung Hotel Grand Verona Naik Jelang Iduladha

Rabu, 12 Jun 2024 - 07:29 WIB