SUARA UTAMA, Yogyakarta – Emanuel Mote Melirik APBD, PDRB dan implikasi masalah pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Papua. Ia sampaikan saat seminar bersama ipmanapandode jog-lo, Kamis (26/01/2023) lapor Mas Yatt penulis Suara Utama kepada redaksi.
BACA JUGA : Kesempatan Bergabung Menjadi Wartawan Jurnalis di Kantor Berita Suara Utama ID
Ipmanapandode jog-lo
Lanjut Emanuel, juga mampu, menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dalam keuangan, seperti ICW Indonesische Comptabiliteitswet, UU No 17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara; UU No 1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara; UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. No.20 Tahun 2001 Tentang TPK, UU No 15 Thn 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dllnya. yang ada di seluruh Indonesia lebih, khususnya di tanah Papua, Katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BACA JUGA : Ipmanapandode JOGLO Gelar Seminar Menumbuhkan Jiwa Entrepreusihp
Emanuel, mempu mejelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungkasnya
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kerangka Konseptual & Aturan Main yg hrs dipahami & jelas, Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja,TRANSAKSI BPK RI ACCOUNTABLE
OPINI WAJAR, EFEKTIF, EFISIEN dan EKONOMIS
Permendagri 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pemerintah Daerah yang disusun dalam RKPD harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun tema RKP untuk tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan”. Fokus pembangunan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023 diarahkan pada:
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim,Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaanlapangan usaha, Mendorong pemulihan dunia usaha, Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, Pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, Pembangunan ibu kota nusantara (IKN).
Definisi Kemiskinan
Menurut kuncoro (1997:103) dalam Amri et al. (2014) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan pekerjaan. Angka kemiskinan yang terjadi merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi standart minimum atau sebuah ketimpangan antara pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran.
Definisi IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP dalam Syuhada (2019) merupakan sebuah indeks yang digunakan secara representatif dan terukur untuk menggambarkan sebuah perkembangan dari pembangunan manusia. IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990. Ada tiga komponen atau dimensi IPM yang dianggap dasar dan dapat merefleksikan pembangunan manusia dimana secara operasional tentu mudah untuk dihitung yakni; Peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (living standards).
Definisi PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah hasil dari sebuah produksi selama 1 tahun oleh masyarakat yang berada di darah/regional/wilayah tertentu. PDRB menjadi sebuah indikator penting untuk melihat pndapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan masih banyak lagi intrumen lain dengan tujuan mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah secara makro. Intrumen-intrumen termasuk data yang ada akan sangat membantu dalam mengambil kebijakan dan menyusun suatu program pembangunan agar tidak salah arah. Data yang ada berupa angka PDRB akan sangat membantu dalam menganalisis perncanaan pembangunan selain dari pada itu angka PDRB juga menjadi barometer penting untuk mengukur hasil dari pada sebuah pembangunan yang telah dilaksanakan (Ismawanto, 2009).
Bagaimana Hubungan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan dengan Angka PDRB di Papua yang tinggi ditambah dengan Dana Otonomi Khusus dll…?
Lingkaran setan kemiskinan, Disebutkan oleh Sa’dyah & Argo (2009), lingkaran setan kemiskinan yang terjadi adalah bagian dari pola pembentukan modal yang rendah. Modal yang dimaksud disini adalah modal berupa barang dan modal berupa uang. Berikut adalah skema lingkaran kemiskinan yang terjadi; Kabupaten Dengan Tingkat Kemiskinan Di Atas Rata-rata Papua Tahun 2019 (Persen) Papua adalah Provinsi dengan Tingkat kemiskinan tertinggi Angka kesehatan, gizi buruk, pendidikan dan hak layak hidup masih sangatlah rendah dibandingkan Provinsi lain. Bagaimana solusi untuk bisa mengatasi masalah ini?Mari renungkan bersama.
