SUARA UTAMA, MANOKWARI – Pada Jumat (09/09/2022) melalui Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) tergabung dari 15 korwil di Manokwari melakukan orasi mimbar bebas di Sekretariat IMPT, Amban, Manokwari menyikapi kasus pelanggaran ham berat pembunuhan 4 warga sipil asal Nduga di Kabupaten Mimika, Papua, Senin (22/8/2022) lalu.
BACA JUGA : Keputusan Final Pendiri, Pembina, Pengawas, Pengurus YPPN dan AR Learning Center
Mereka melakukan aksi mimbar bebas sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap 4 warga sipil yang berkorban dimutilasi oleh pihak TNI dan 3 warga sipil lainya di Mimika, Papua.
Para pelaku oknum prajurit TNI masing-masing Mayor Inf HF, Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu Ras, Pratu PC, dan Pratu R. Sedangkna para pelaku dari kalangan sipil yaitu APL alias Jeck, DU, R, dan RMH.
“Empat warga orang asli Papua yang dibunuh disertai mutilasi di kawasan SP 1, Distrik Mimika Baru, Senin (22/8/2022) sekitar pukul 21.50 WIT yakni Arnold Lokbere, Leman Nirigi, Irian Nirigi, dan Atis Tini” pungkas dalam rilisan yang diterima wartawan via WahtsApp pada Jumat (09/09/2022).
Melihat peristiwa kejam itu, badan pengurus IMPT Fransiskus Utii sebagai penanggung jawab kegiatan aksi mimbar bebas mengatakan pembunuhan empat warga sipil adalah kejahatan kemanusian sangat misterius. Sehingga pihaknya meminta panglima TNI Jendral Andika Perkasa segera mengadili para pelaku kejahatan kemanusian.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebutkan akan menggunakan pendekatan humanis dan tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan persoalan konflik di Papua seperti yang di langsir media Kompas.com Sabtu (6/11/2021) tahun lalu.
Namun, menurut ketua IMPT Fransiskus Utii menilai sejahu ini belum ada penegakan pendekatan humanis di Papua. Akan tetapi masih terjadi pendekatan militer. Akhirnya mengorbankan warga sipil yang tak berdosa. Salah satunya kasus pelanggaran HAM berat yang baru saja menewaskan empat warga sipil di Timika, Papua.
“Kami menutut segera mengusut tuntas pelaku berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini” ujarnya.
Lantaran itu, salah seorang mahasiswa Emanuel Ukago mengatakan dalam orasi bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi perlu menjujung tinggi nilai humanis bukan di pandang sebagai binatang buas.
Tugas dan fungsi TNI dan Polri adalah mengayomi dan mengamankan masyarakat. Bukan lagi pihak TNI jadi aktor pembunuh manusia.
Emanuel menilai kasus pembunuhan 4 warga sipil di Timika adalah kasus pembunuhan berencana dan tersistematis. Karena mereka dibohongi dengan pembelian senjata api. Akhirnya warga sipil dibunuh dan mutilasi antero tubuh bagian kaki, tangan dan kepala. Diisi dalam karung dan buang kedalam kali.
“Itu membuktikan bahwa TNI adalah aktor pembunuh manusia. Karena mereka sudah merencanakan sebelum membeli senjata untuk membunuh keempat warga sipil” katanya.
Sehingga ia meminta kepada pihak yang berwenang DPRD, DPRP, DPR RI, Komnas HAM dan pihak lainya segere bentuk tim investigasi untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Sebab kami menilai banyak kasus pelanggran HAM berat belum usut tuntas. Terutama kasus Paniai berdarah, kasus Biak erdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, AB berdara dan lainnya” pungkasnya.
Oleh karenanya mahasiswa IMPT yang tergabung dari 15 korwil yakni korwil Kab. Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak Papua, Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Nduga, Timika dan Lani Jaya menyatakan sikap:
Pertama, Kami menuntut dan mendesak usut tuntas kasus pembunuhan empat warga sipil kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi Dodo, Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih XVII, Kapolres Mimika, Dandim Mimika dan Amnesty internasional.
Kedua, Kami mendesak kepada pihak-pihak lembaga hukum yang berwenang harus transparan dalam menjelesaikan kasus mutilasi pembunuhan empat warga sipil di Timika hingga tuntas.
Ketiga, Kami mendesak kepada negara segera mengembalikan militer organic dan non organik di atas tanah papua. Kami mendesak kepada pihak-pihak yang berwajib untuk segera memberikan perlindugan dan keamanan terhadap keluarga korban.
Keempat, Kami meminta kepada Amnesty internasional dan perserikatan bangsa bangsa (PBB) harus turun selediki kasus mutilasi pelanggaran HAM di Timika, Papua.
Kelima, Segera membuka ruang bagi jurnalis asing (Internasional) masuk investigasi pembunuhan empat warga sipil di Timika Papua.
Keenam, Segera menangkap 6 pelaku pembunuhan dengan metode mutilasi tersebut dan segera mengadili pelaku di pengadilan sipil, karena ini pembunuhan berencana yang diatur dalam kitab KUHP.
Ketujuh, Kami mendesak kepada komnas HAM, Komisi I dan komisi III DPR RI, Amnesty internasional, TNI, POLRI, Kontras, Pemerintah Provinsi, DPRP, Pihak Gereja, KOMNAS HAM, Perwakilan Wilayah Papua dan pihak Akademisi Universitas Cenderasih dan Universitas Papua segera membentuk tim invetigasi gabungan bertujuan untuk mengungkapkan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan perendahan martabat kemanusiaan dengan cara menembak mati, memutilasi.
Kedelapan, Kami mendesak kepada pihak kepolisian dan satgas segera melakukan investigasi pencarian bagian-bagian organ tubuh, kepala dan bagian-bagian lainnya yang belum di temukan.
