SUARA UTAMA, Yogyakarta–Ikatan Pelajar dan Mahasiswa wilayah Adat Lapago, melangsungkan Diskusi Publik. Bertempat Kontrakan Nduga Yogyakarta. Jumat, 10- februari 2023.
Dengan thema “Dampak Operasi Militer Terhadap Warga Sipil di Papua”
Diskusi tersebut ini, dua pemateri pergantian, pemantik 1 oleh; Leo.K dan pemantik 2 oleh; Alfons. G dengan judul: “Dampak Operasi Militer Terhadap Warga Sipil di Papua”.jelas Late//agipro/kk/yogja, keterangan tertulis melalui via WhatsApp kepada https://www.suarautama.id/ Sabtu (14/2/2023) siang
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Late_agipro_kk_yogja melapor kepada wartawan media Suara utama, dalam diskusi publik ini yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa wilayah Adat Lapago, dan juga mahasiswa/i Papua, serta Kawan-kawan Pro Demokrasi Indonesia kurang lebih 40 orang yang terlibat dalam diskusi tersebut.
Pemantik satu dan pemantik dua menjelaskan situasi Papua yang saat ini dialami oleh rakyat Papua, sesuai topik diskusi. Pemantik satu Kawan Lao dan pemantik dua adalah Kawan Alfons melanjutkan penjelasan sejarah dimana awal aneksasi dan pemusnahan manusia Papua yang dimulai sejak 1 Mei 1963.
Ipmanapandode Sukses Gelar 11 Materi Seminar dan Diskusi di Yogyakarta
Setelah rakyat Papua mendeklarasikan kemerdekan pada 1 Desember 1961 yang disetujui oleh pemerintaan kerajaan Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 presiden Soekarno memaklumatkan TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) di alun-alun utara Yogyakarta yang salah satu isinya menggagalkan pembentukan negara papua barat. Dari situlah awal mulai operasi militer Indonesia di teritori West Papua sehingga korbankan Orang Asli Papua Kemudian lanjut lagi rentetan peristiwa operasi militer di beberapa wilayah. Operasi militer salah satunya adalah TRIKORA dan operasi Jayawijaya yang terjadi di tahun 1961 dan 1962 hingga sampai saat ini operasi militer masif digencarkan di West Papua.
Sepanjang sejarah rakyat Papua diwarnai kehidupan sehari-hari dengan operasi militer sehingga korbannya warga sipil, terutama itu terjadi didaerah -daerah yang ada perlawanan dari TPNPB – OPM vs Militer Kolonial Indonesia.
Dan mengejutkan setelah Jakarta paksakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang merupakan pintu gerbang masuknya lahan operasi militer di wilayah baru.
Sebelum DOB di Papua, pimpinan TNI panglima Andika Perkasa mengirim 3. 000 (tiga ribu) militer krim ke Papua dan yang terbaru adalah Yudo Margono telah siapkan 800 (delapan ratus) militer untuk dikirim ke seluruh West Papua. Dalam penyampaian adalah 800 militer akan menempatkan di 4 DOB yakni Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
Fais Asohul Beri materi Pengolahan Arsip dan Perpustakaan Kepada Organisasi Ipmanapandode Jog-Lo
Tujuan dikirim militer adalah pendekatan humanisasi menurut militer kolonial Indonesia. Tapi melihat situasi saat ini Papua tidak sesuai dengan kata “humanisasi”, malah melakukan kejahatan yang tidak manusiawi.
Dalam diskusi publik itu juga beberapa bentuk-bentuk militer yang di ketahui, sehingga mahasiswa Papua dan Indonesia menjelaskan dari berbagai bentuk operasi militer di Papua.
Militer yang ada di Papua bukan hanya berpakaian dinas saja namun banyak yang seperti masyarakat biasa. Ada yang melamar sebagai supir, guru, dokter, tukang ojek, pedagang, dan lainnya sehingga mereka-mereka ini melakukan aksi-aksi atau kejahatan kemanusiaan. Itulah salah satu bentuk dari operasi militer non organik di West Papua.
Dampak dari operasi militer ini hak-hak Orang Asli Papua (OAP) diasingkan dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial-budaya bahkan harkat dan martabatnya tak dihargai oleh negara kolonial Indonesia. Lebih para lagi di Daerah-daerah Operasi Militer (DOM) yang ada juga dengan perlawanan oleh TPNPB-OPM; Seperti di Nduga, Puncak Papua, Puncak Jaya, Maybrat, Timika, Yahukimo, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan terakhir di Kota Yapen.
IKB-PMPJ Se-Jawa dan Bali Korwil Semarang Salatiga dan Jogja Solo Gelar Pebubaran Panitia Natal
Kekerasan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh TNI-Polri Indonesia, tidak satu pun yang publikasi di media mainstream sehingga massa/publik belum mengetahui informasi terkait operasi militer kolonial Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan di Seantero West Papua.
Tujuan dari diskusi ini, melihat basis mahasiswa Lapago pada umumnya mahasiswa Papua untuk melihat situasi saat ini yang dialami oleh rakyat Papua di atas tanah sendiri.
Salah satu Mahasiswa asal Aceh juga sempat sampaikan bahwa soal penindasan terhadap rakyat Papua saya tidak bisa jelaskan karena saya tidak merasakan penindasan. Tapi kalau persoalan Aceh saya bisa sampaikan penindasan terhadap rakyat Aceh. Aceh merdeka dalam bingkai NKRI, karena kita tak terima NKRI harga mati.
Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998 atau juga disebut Operasi Jaring Merah adalah operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut, Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM), di mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM maupun rakyat sipil Aceh.
Operasi ini ditandai sebagai perang paling kotor di Indonesia yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan dan penghilangan, dan pembakaran desa. Amnesty International menyebut diluncurkannya operasi militer ini sebagai “terapi kejut” bagi GAM.
KTT G20 Keuntungan Bagi Negara dan Ancaman Bagi Masyarakat Adat
Desa yang dicurigai menyembunyikan anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa. Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan antara 9.000-12.000 orang, sebagian besar warga sipil tewas antara tahun 1989 dan 1998 dalam operasi ABRI tersebut.
Selanjutnya, Kordinator Forum Lapago mengajak kepada mahasiswa Papua harus terlibat dalam diskusi-diskusi yang akan diadakan dari organisasi mana pun yang lebih berpihak pada rakyat West Papua.
