Diduga Banyak Laporan Tentang Pendirian Tower Yang Belum Berizin, DPUTRLH Himbau Para Camat Dan Muspika Se-Kabupaten Tasikmalaya Untuk Berhentikan Serta Koordinasi Dengan Mako SatPol PP!!!

- Wartawan

Rabu, 26 Juni 2024 - 23:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SauaraUtama.id | Tasikmalaya, Jawa Barat,- Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya layangkan surat edaran pemberitahuan kepada seluruh Camat dan tim Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) se-Kabupaten Tasikmalaya agar memberhentikan kegiatan pembangunan atau pendirian tower atau menara telekomunikasi yang belum berizin tapi sudah melaksanakan kegiatan kontruksi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Tasikmalaya.

Surat edaran pemberitahuan tersebut diduga dari dampak banyaknya keluhan dan laporan dari sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan atau pendirian menara telekomunikasi yang ada di wilayah pemukiman warga serta diduga belum berizin atau menempuh prosedur yang sebagaimana mestinya dari sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun dari isi surat edaran pemberitahuan tersebut tertanggal 18 April 2024 dengan nomor surat : B/1783/PU.07/DPUTRLH/2024 perihal Pemberitahuan Pembangunan Menara Telekomunikasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Aam Rahmat Slamet, M.Pd., sebagai berikut ;

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Diduga Banyak Laporan Tentang Pendirian Tower Yang Belum Berizin, DPUTRLH Himbau Para Camat Dan Muspika Se-Kabupaten Tasikmalaya Untuk Berhentikan Serta Koordinasi Dengan Mako SatPol PP!!! Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diberitahukan kepada Camat dan Muspika yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, bilamana ada pembangunan Menara Telekomunikasi yang belum berizin tapi sudah melaksanakan kegiatan kontruksi mohon agar dihentikan sampai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) selesai dan segera berkoordinasi dengan Mako SatPol PP Kabupaten Tasikmalaya (Bidang Gakda)“, tegasnya.

Meskipun sudah ditegaskan untuk persyaratan mendirikan tower atau menara telekomunikasi di area pemukiman warga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Namun hal tersebut masih tidak membuat gentar sejumlah oknum perusahaan yang masih saja melanggar dan berdampak kepada sejumlah masalah.

BACA JUGA :  Letjen TNI I Nyoman Cantiasa: Dharma Santi Dorong Kemajuan Generasi Muda

Sementara itu, untuk persyaratan mendirikan tower atau menara telekomunikasi di area pemukiman warga yang harus ditempuh pihak perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen (Rekomendasi) Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten setempat;

2. Dokumen (Rekomendasi) Lingkungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten setempat;

3. Dokumen (Rekomendasi) dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten setempat, dengan syarat berikut: a. Surat Permohonan pemohon, b. Surat Kuasa Sah dari Perusahaan apabila diurus oleh pihak lain, c. Rekomendasi Kepala Desa setempat, d. Rekomendasi Camat setempat, e. Bukti kepemilikan tanah, f. Surat kerelaan/ perjanjian penggunaan/ pemanfaatan tanah, g. Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1.5 kali tinggi menara yang diketahui oleh Kadus, Kades dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar, h. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/ kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara, i. Kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali, j. Surat pernyataan sanggup untuk digunakan secara bersama dan k. Surat pernyataan sanggup menepati janji sosialisasi, (Chandra Foetra S).

Penulis : Chandra Foetra S.

Editor : Chandra F. Simatupang.

Berita Terkait

Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU
Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!
Mahasiswi UMMI Ungkapkan Aspek Penting Pertumbuhan dan Perkembangan Siswa PAUD Usia 4 Tahun
Baru 1,5 Jam Ujicoba Contraflow Distop, Warga Palembang Keluhkan Kemacetan Justru Semakin Parah
Banjir Halmahera Tengah, Puluhan Pengungsi Desa Lukolamo Diungsikan di Gedung Utama Kodim 1512/Weda
Bersumber Dari DAK Fisik 2024, SMP Negeri 2 Cigalontang Rehab 6 RKB, 1 Laboratorium, 1 Jamban Dan Bangun Laboratorium TIK, Ini Harapannya!!!
Cabuli Anak Dibawah Umur, ‘R’ Alias Baron Warga Pasar Pamenang Diringkus Polisi
Pengesahan Warga Baru PSHT Tingkat 1 Cabang Lampung Utara-Pusat Madiun
Berita ini 119 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 11:54 WIB

Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU

Senin, 22 Juli 2024 - 18:44 WIB

Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 15:37 WIB

Mahasiswi UMMI Ungkapkan Aspek Penting Pertumbuhan dan Perkembangan Siswa PAUD Usia 4 Tahun

Senin, 22 Juli 2024 - 13:24 WIB

Banjir Halmahera Tengah, Puluhan Pengungsi Desa Lukolamo Diungsikan di Gedung Utama Kodim 1512/Weda

Senin, 22 Juli 2024 - 12:53 WIB

Bersumber Dari DAK Fisik 2024, SMP Negeri 2 Cigalontang Rehab 6 RKB, 1 Laboratorium, 1 Jamban Dan Bangun Laboratorium TIK, Ini Harapannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 10:27 WIB

Cabuli Anak Dibawah Umur, ‘R’ Alias Baron Warga Pasar Pamenang Diringkus Polisi

Senin, 22 Juli 2024 - 03:16 WIB

Pengesahan Warga Baru PSHT Tingkat 1 Cabang Lampung Utara-Pusat Madiun

Minggu, 21 Juli 2024 - 22:59 WIB

Chandra Foetra ; Menikahkan Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Apapun Bukan Solusi, Ini Hukumnya!!!

Berita Terbaru

MOU Lazismu dan Kemenag

Berita Utama

Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU

Selasa, 23 Jul 2024 - 11:54 WIB

Parkir Liar di Purbalingga -
suarautama.id 22/7

Liputan Khusus

Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela

Senin, 22 Jul 2024 - 19:08 WIB