Suara Utama, Jayapura – Rakyat dan Dewan Council Pemerintah Sementara West Papua wilayah Bomberay menyatakan menolak dengan tegas Dialog Jakarta-Papua yg difasilitasi oleh Komnas Ham RI dan Menolak Pertemuan G20 di Bali.
Hal ini dinyatakan Dewan Council Pemerintah Sementara Wilayah Bomberay melalui layanan WhatsApp kepada Suara Utama pada, Senin (24/10/2022).
Adapun, belum lama ini, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sudah melakukan sidang tahunan dan telah menetapkan berbagai program politik dan organisasi.
Agenda yg ditetapkan adalah agenda Internal dan Eksternal PNWP dalam pemerintahan sementara papua, yaitu United Liberation Movement for West Papua(ULMWP).
Agenda sidang tahunan PNWP tersebut telah berlangsung pada (14-17/10/22/ lalu di Kota Jayapura.
Adapun isi Pernyataan Sikap Rakyat dan Dewan Council Pemerintah Sementara West Papua wilayah Bomberay:
1. Kami mendukung Kepemimpinan Tuan Presiden Hon. Benny Wenda dan Edison Waromi sebagai Presiden dan Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Papua.
2. Pemerintah Sementara mendesak kepada Indonesia agar membuka akses bagi jurnalis asing ke West Papua.
3. Kami mendukung Pernyataan Kepala Politik Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada 22 Februari 2022, yang mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses kunjungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua dan sekaligus memberhentikan dana Otsus jilid II.
4. Kami mendukung Hasil KTT Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) di Nairobi, Kenya pada tahun 2019 yang mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk Papua Barat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.
5. Kami meminta Presiden Pemerintahan Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda untuk segera melobi diplomasi kepada negara-negara anggota PBB untuk mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan West Papua sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
6. Kami juga Menolak dengan tegas rencana DIALOG Jakarta-Papua yang difasilitasi oleh Komnas HAM.
7. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses bagi Palang Merah Internasional untuk mengunjungi pengungsi di berbagai wilayah konflik bersenjata di Papua.
8. Kami, menolak dengan tegas Pemilu 2024 di Papua Barat
9. Kami juga menolak dengan tegas pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada 14-15 November 2022 bulan depan, karena kami melihat Indonesia akan melaporkan semua data palsu kepada Uni-Eropa agar dana ibah dicairkan.
10. Kami juga mengutuk pembunuhan dan MUTILASI empat warga sipil asal Nduga di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022. Kami Pemerintah Sementara Menyatakan bahwa tindakan ini tergolong dalam kasus pelanggaran HAM berat.
11. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan semua kegiatan perusahaan yang beroperasi di Papua Barat.
12. Kami meminta agar Indonesia sebagai anggota tetap dewan HAM PBB segerah membuka akses Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke West Papua untuk meninjau pelanggaran HAM berat masa lalu dan sekarang.
13. Kami juga mendesak kepada PBB agar gelar REFERENDUM di West Papua.
14. Kami meminta kepada Pemerintah Sementara dalam hal ini tuan Presiden Hon. Benny Wenda agar bisa melobi kepada negara-negara pendukung terkait Alutsista keamanan (kepolisian) dan pertahanan (tentara West Papua).
Dalam sidang tahunan, PNWP juga telah menetapkan Konstitusi Sementara sebagai dasar untuk Pemerintahan Sementara West Papua.
Oleh karena itu, dalam Sidang Tahunan PNWP telah membahas dan memutuskan program-program kebutuhan politik dalam negeri dan luar negeri.
