Chandra Foetra ; Masih Banyak Polisi Di Daerah Yang Belum Mengetahui Isi MoU Dewan Pers Dan Polri!!!

- Wartawan

Selasa, 25 Juni 2024 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suara utama.id | Jawa Barat,- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Chandra F. Simatupang mengatakan, Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia yang membedakan penanganan perkara pers dengan perkara lain dianggap belum banyak diketahui polisi di berbagai daerah.

Menurutnya, ketidaktahuan aparat kepolisian terhadap MoU tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan wartawan. Hal tersebut pun seperti yang dikatakan oleh Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin seperti yang dilansir dari CNN Indonesia.com yang mengatakan, LBH Pers menilai, hal itu menjadi penyebab banyaknya perkara bidang jurnalisme yang justru ditangani berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian tidak terlalu menepati MoU antara Dewan Pers dengan Polri. Beberapa kasus ada yang ditangani Polri walaupun berkaitan dengan ranah pers. Bahkan banyak polisi di daerah itu sebenarnya tidak tahu keberadaan MoU itu sampai sekarang“, ujar Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin di Cikini, Jakarta, Selasa (22/12).

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Chandra Foetra ; Masih Banyak Polisi Di Daerah Yang Belum Mengetahui Isi MoU Dewan Pers Dan Polri!!! Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, Chandra F. Simatupang menjelaskan, “Sebelumnya Dalam upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri, pada hari Kamis 9 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Tahun 2012 di Jambi, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman MoU antara Dewan Pers dan Polri Nomor : 01/DP/MoU/II/2012 dan Nomor : 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kemerdekaan Pers. Pihak Dewan Pers diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., sedangkan dari pihak Polri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. Selanjutnya Nota Kesepahaman antara Polri dengan Dewan Pers kembali diperpanjang dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Kapolri Drs. M. Tito Karnavian,M.A, Ph.D, dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, dirasa ke dua belah pihak wajib mengetahui dan menjalankan setiap poin yang sudah disepakati dan yang terakhir pada tahun 2022 lalu, Dewan Pers dan Polri kembali memperpanjang nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. MoU itu ditandatangani oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh pada tanggal 16 Maret 2022 lalu dan dipublikasikan pada hari Selasa, 3 April 2022. Diketahui, nota kesepahaman itu tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan“, jelasnya.

Lebih lanjut Chandra pun menjelaskan, “Dalam MoU antara Dewan Pers dengan Polri telah disepakati sejak Februari 2012. Dalam MoU itu disebutkan, penanganan perkara berkaitan dengan dunia jurnalisme akan dilakukan oleh Dewan Pers mengacu pada kode etik jurnalisme yang berlaku. Lembaga kepolisian dapat membantu penanganan perkara jurnalisme jika dibutuhkan. Namun, jika terdapat dugaan perkara di bidang pers, maka proses penyidikan harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers“, tegasnya.

BACA JUGA :  PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Telah Keluar, Dapatkah Ade Sugianto Lolos Jadi Cabup Tasikmalaya Setelah Terhitung 2 Periode, Ini Jawaban Ketua KPU!!!

Seperti dilansir dari Facebook Divisi Humas Mabes Polri, MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian dugaan terjadi tindak pidana akibat pemberitaan pers, serta memperjelas mekanisme pemberian bantuan Dewan Pers kepada Polri terkait dengan memberikan keterangan sebagai ahli.

Adapun substansi MoU Polri dengan Dewan Pers, diantaranya sebagai berikut :

Apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesainnya mendahulukan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.

Apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan Dewan Pers.

Dewan Pers memberikan kajian dan saran pendapat secara tertulis kepada Polri bahwa pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Untuk melaksanakan MoU tersebut akan dibentuk forum koordinasi antara Polri dengan Dewan Pers yang akan bertemu secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan telah ditandatanganinya MoU Polri dengan Pers, penyelesaian kasus yang melibatkan pers menjadi lebih jelas.

Penulis : Tim/Red

Editor : Chandra F. Simatupang.

Berita Terkait

Dimasa Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bupati Tasikmalaya Rubah Nama RSUD SMC Menjadi RSUD KHZ Musthafa Setelah 13 Tahun Berdiri!!!
Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU
Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!
Mahasiswi UMMI Ungkapkan Aspek Penting Pertumbuhan dan Perkembangan Siswa PAUD Usia 4 Tahun
Baru 1,5 Jam Ujicoba Contraflow Distop, Warga Palembang Keluhkan Kemacetan Justru Semakin Parah
Banjir Halmahera Tengah, Puluhan Pengungsi Desa Lukolamo Diungsikan di Gedung Utama Kodim 1512/Weda
Bersumber Dari DAK Fisik 2024, SMP Negeri 2 Cigalontang Rehab 6 RKB, 1 Laboratorium, 1 Jamban Dan Bangun Laboratorium TIK, Ini Harapannya!!!
Cabuli Anak Dibawah Umur, ‘R’ Alias Baron Warga Pasar Pamenang Diringkus Polisi
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 13:02 WIB

Dimasa Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bupati Tasikmalaya Rubah Nama RSUD SMC Menjadi RSUD KHZ Musthafa Setelah 13 Tahun Berdiri!!!

Selasa, 23 Juli 2024 - 11:54 WIB

Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU

Senin, 22 Juli 2024 - 18:44 WIB

Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 14:43 WIB

Baru 1,5 Jam Ujicoba Contraflow Distop, Warga Palembang Keluhkan Kemacetan Justru Semakin Parah

Senin, 22 Juli 2024 - 13:24 WIB

Banjir Halmahera Tengah, Puluhan Pengungsi Desa Lukolamo Diungsikan di Gedung Utama Kodim 1512/Weda

Senin, 22 Juli 2024 - 12:53 WIB

Bersumber Dari DAK Fisik 2024, SMP Negeri 2 Cigalontang Rehab 6 RKB, 1 Laboratorium, 1 Jamban Dan Bangun Laboratorium TIK, Ini Harapannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 10:27 WIB

Cabuli Anak Dibawah Umur, ‘R’ Alias Baron Warga Pasar Pamenang Diringkus Polisi

Senin, 22 Juli 2024 - 03:16 WIB

Pengesahan Warga Baru PSHT Tingkat 1 Cabang Lampung Utara-Pusat Madiun

Berita Terbaru

MOU Lazismu dan Kemenag

Berita Utama

Reformulasi Pelatihan Keagamaan, Kemenag dan Lazismu Tandatangani MoU

Selasa, 23 Jul 2024 - 11:54 WIB

Parkir Liar di Purbalingga -
suarautama.id 22/7

Liputan Khusus

Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela

Senin, 22 Jul 2024 - 19:08 WIB