Oleh: Elisabeth Jemimun,
Mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertania dan Peternakan Universitas Katolik Indonesia St. Paulus Ruteng, Manggarai Flores NTT
SUARA UTAMA – Bonus Demografi bisa saja, bahkan sangat bisa menjadi Masalah apabila Bonus Demografi tidak diurus secara serius.
BACA : Dampak Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia
Virus Corona Disease (Covid) adalah Wabah yang paling memantikan dalam sejarah manusia pada abad 20 ini. Wabah ini pertama kali muncul di Indonesia pada akhir 2019 dan mulai merambah seluruh wilayah nusantara pada februari 2020. Karena wabah ini muncul pada 2019 lalu, maka wabah ini diberi nama Covid 19. Akibat wabah ini, jutaan umat manusia menjadi korban keganasannya.
BACA : Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara: “Kemerdekaan Belajar” Pasca Pandemi Covid 19
Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Banyak pihak dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu berpendapat bahwa pandemi Covid-19 ini akan mengubah struktur kependudukan (demografi) Indonesia. Muncul argumen akan ada ledakan jumlah bayi yang lahir (baby boom) pada 2021. Lebih lanjut lagi, peristiwa itu disinyalir akan berimbas pada penyusutan peluang bonus demografi. Sebagian orang mungkin meyakini argumen tersebut karena beberapa kondisi. Saat terjadi pandemi, segala aktivitas menjadi terbatas. Semua dilakukan di rumah sehingga intensitas pertemuan pasangan dalam rumah akan semakin banyak. Alhasil hubungan suami-istri akan lebih sering terjadi. Kemudian, akses untuk memperoleh alat kontrasepsi mungkin saja terbatas sehingga lonjakan kehamilan bisa saja terjadi.
BACA : Kesempatan Bergabung Menjadi Wartawan Jurnalis di Kantor Berita Suara Utama ID
Fenomena seperti yang sudah diungkapkan di atas tidak salah. Tetapi menyebut Covid-19 sebagai faktor penyebab naiknya angka kelahiran (fertilitas) yang menyebabkan baby boom itu belum tepat. Apalagi sampai merujuk pada kesimpulan akan ada perubahan struktur demografi yang mempengaruhi bonus demografi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah berhasil menekan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) sejak 1970 sampai sekarang. Terbukti sampai saat ini dan proyeksi ke depan hingga 2045 angka Total Fertility Rate (TFR) Indonesia adalah 2,1 (BPS, 2019). Dengan kata lain, setiap 1000 wanita subur (15-49 tahun) di Indonesia akan mengalami kelahiran hidup/memiliki dua orang anak. Hal ini sejalan dengan program KB yang mengkampanyekan dua anak lebih baik.
KB di Indonesia telah melembaga sampai saat ini. Artinya masyarakat telah sadar akan pentingnya program KB. Bahkan telah memiliki ancang-ancang dalam penentuan jumlah keluarganya sendiri. Hal ini juga sejalan dengan teori Kingsley Davis dan Judith Black, John Charles Caldwell dan Ronald Freedmen yang merupakan ahli demografi dunia; mereka menyatakan bahwa apabila program berencana membentuk suatu keluarga (dalam hal ini KB) telah melembaga, setiap kesulitan yang dihadapi (adanya pandemi atau kesulitan ekonomi) justru akan membawa ke suatu titik di mana kehamilan dan kelahiran akan berusaha dihindari.
Kelahiran anggota rumah tangga baru dalam masa tidak menentu akan sangat ditekan. Proses kelahiran atau persalinan pun bukanlah perkara yang mudah karena ada rasa cemas serta khawatir untuk bepergian selama masa pandemi.
Kemudian, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), bangkrutnya usaha serta beragam dimensi kesulitan lainnya merupakan cobaan hidup yang berkesinambungan bahkan belum ada prediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Ditambah dengan krisis keuangan kelas menengah juga akan mempengaruhi mental serta psikis pasangan-pasangan muda akan masa depannya. Demografer University of New Hamshire Profesor Kenneth Johnsen dalam penelitiannya pun mengatakan bahwa dalam kesulitan ekonomi kecil kemungkinan bagi mereka yang berpasangan untuk menambah kelahiran yang justru akan membebani (New York Time, 8 April 2020). Secara sosiologis, fenomena ini juga dikaitkan dengan generasi milenial yang sedang eksis di Indonesia. Sosiolog University of California Jennifer Johnson berasumsi bahwa generasi milenial atau Gen Y (lahir 1981-1995) dan “generasi i-Phone” atau Gen Z (lahir 1995-2012) merupakan generasi yang sangat kalkulatif. Sehingga segala kemungkinan yang akan terjadi telah dipertimbangkan.
Sebagian mungkin ada yang menjadi “sandwich generation” sehingga perlu memikirkan kebutuhan serta kesehatan keluarganya dulu ketimbang mengharapkan kehamilan. Apabila melihat transisi demografi Indonesia saat ini, kita sedang berada pada fase ke tiga (BPS, 2019). Hal ini ditandai dengan jumlah kelahiran dan kematian yang menurun dengan lebih lambat. Pertumbuhan penduduk pun cenderung rendah beberapa akhir ini.Lonjakan kasus kehamilan bisa saja terjadi apabila melihat karakteristik dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Meskipun demikian sangat kecil kemungkinan akan terjadi baby boom seperti saat tahun 1960-an mengingat kita sudah memasuki fase ke tiga dalam transisi demografi. Kalau pun terjadi penambahan kelahiran secara agregat di Indonesia, jumlahnya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi bonus demografi yang akan berakhir sekitar tahun 2037 (BPS, 2019). Harus Tetap Terjaga Sejatinya program KB sudah cukup berhasil. Untuk mengoptimalkan program tersebut, sebaiknya BKKBN tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara baru sesuai kondisi yang sekarang sedang terjadi.
Sosialisasi yang dilakukan juga sudah sangat ciamik. Selanjutnya tinggal didukung oleh semua pihak yang saling terkait. Bagi masyarakat, sebenarnya tidak ada larangan untuk menambah anggota keluarga baru. Selama mampu untuk bertanggung jawab mencukupi kebutuhan anggota keluarga baru, sah-sah saja untuk merencanakan kehamilan. Akan tetapi perlu mengkaji ulang mengenai slogan “banyak anak banyak rezeki” saat masa pandemi ini. Bagi pemerintah, rasa optimis karena telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk harus tetap terjaga. Selanjutnya menjadikan motivasi untuk penerapan kebijakan-kebijakan di masa mendatang. Alangkah baiknya jika pemerintah berfokus untuk menyiasati era bonus demografi ini.
BACA : Kesempatan Bergabung Menjadi Wartawan Jurnalis di Kantor Berita Suara Utama ID
Pemerintah Harus Mengoptimalkan Bonus Demografi
Posisi Indonesia yang mendapat bonus demografi sangat langka karena struktur penduduk ini harus benar-benar di optimalkan. Usia kerja yang melimpah harus diberdayakan sesuai kompetensi. Dengan begitu akan terjadi keseimbangan penduduk yang berarti.
Sebagai penanggung jawab terhadap nasib rakyat, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi, pemerintah mestinya secara serius memperhatikan sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal, tentu saja hal hal seperti kondisi kesehatan, ekonomi dan juga pendidikan mesti diperhatikan secara serius. Sehingga dengan begitu, Bonus Demografi dapat membawa dampak positif bagi negara ini ke depan.
Tapi kalau hal hal tersebut tidak diperhatikan, Bonus Demografi malah menjadi jurang baru bagi bangsa ini. Sebagai masyarakat yang mencintai negara ini, kita mengharapkan pemerintah dapat secara serius mengoptimalkan Bonus Demografi.
