Apakah UU ITE Bisa Menjerat Kinerja Pers

- Wartawan

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAMBAR : Logo Resmi Redaksi Suara Utama (Andre Hariyanto/SUARA UTAMA)

GAMBAR : Logo Resmi Redaksi Suara Utama (Andre Hariyanto/SUARA UTAMA)

SUARA UTAMA, Tasikmlaya – Mengenal perlindungan jurnalis diperkuat melalui revisi UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menjelang 20 Hari Silaturahmi Nasional Wartawan, Peserta Harap Jaga Kesehatan dan Menyiapkan Waktu  

Menjelang 20 Hari Silaturahmi Nasional Wartawan, Peserta Harap Jaga Kesehatan dan Menyiapkan WaktuRespon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC) PWRI Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menilai, salah satu hambatan pekerja pers saat menjalankan tugas adalah kebijakan pemerintah yang berpotensi mengkriminalisasi kerja-kerja pers. Salah satunya, penerapan sejumlah pasal dalam UU nomor 19 tahun 2016 yang kerap digunakan untuk menyerang balik pekerja jurnalis yang kritis. Sebut saja, penggunaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penghinaan/pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian/permusuhan di dunia maya.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Apakah UU ITE Bisa Menjerat Kinerja Pers Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

FOTO : Jelang Forsilatnas, Master Trainer Of AR Learning Center Andre Hariyanto Ajak dan Undang Jurnalis Kumpul Bersama (SUARA UTAMA)
FOTO : Jelang Forsilatnas, Master Trainer Of AR Learning Center Andre Hariyanto Ajak dan Undang Jurnalis Kumpul Bersama (SUARA UTAMA)

“Padahal informasi yang disiarkan karya jurnalistik. Karenanya, revisi terhadap UU ITE merupakan salah satu langkah menguatkan perlindungan terhadap jurnalis”, kata Chandra F. Simatupang, Selasa (09/07/2024) dalam pernyataanya kepada Redaksi Suara Utama.

Pasal 27 dan 28 UU ITE harus direvisi. Bahkan bila perlu rumusan Pasal 27 dan Pasal 28 itu dihapus untuk menghindari kriminalisasi pekerja jurnalis.

“Pasal 27 dan 28 UU ITE harus direvisi. Bahkan bila perlu rumusan Pasal 27 dan Pasal 28 itu dihapus untuk menghindari kriminalisasi pekerja jurnalis. Banyak jurnalis yang menyebarkan informasi berdasarkan hasil kerja jurnalistik malah berurusan dengan hukum (dijerat UU ITE)”, ucapnya dalam pesannya.

Kebebasan pers merupakan amanat konstitusi yang dijamin UUD Tahun 1945. Kendatipun tak diatur secara eksplisit, namun elemen kebebasan pers jelas diatur dalam konstitusi. Seperti kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, berkomunikasi dan hak atas informasi. Menurutnya, pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara semestinya tercermin dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UUD 1945.

BACA JUGA :  Menarik dari HAB Kemenag ke 78, Saat Dirjen Berdoa Bersama di RSPAD

Sebab, kebebasan pers menjadi salah satu pilar penting sebuah negara hukum dan demokrasi. Karena itu, perlindungan terhadap pers mesti dituangkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Faktanya, tak semua ketentuan peraturan perundang-undangan melindungi media pers dan jurnalisnya. Masih terdapat sejumlah ketentuan yang mengancam dan menggerus hak atas kebebasan pers. Salah satu diantaranya UU ITE.

“Meskipun UU ITE diklaim tidak menyasar pers dengan adanya keluar keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri soal pedoman implementasi Pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 ; Pasal 28 ayat 2, Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE. Dalam pedoman implementasi Pasal huruf L, dijelaskan, “untuk pemberitaan di internet, yang dilakukan oleh institusi Pers, yang merupakan kerja Jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis, bukan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE. Untuk kasus tentang Pers perlu melibatkan Dewan Pers, tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku Undang-Undang ITE termasuk Pasal 27 ayat 3. Dengan demikian Pers yang bekerja sesuai Undang-Undang Pers, tidak dapat lagi di jerat Pasal 27 ayat 3 yang selama ini jadi momok Pers. Namun nyatanya terdapat banyak kasus wartawan yang dijerat dengan UU kontroversial ini dibeberapa daerah yang selama ini terjadi dan diketahui, bahkan hingga divonis bersalah oleh hakim”, tegas Chandra.

Penulis : Chandra F. Simatupang

Editor : Mas Andre Hariyanto

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela
Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!
LSM PETA Laporkan Dugaan Korupsi PSU DPD RI di Pesisir Selatan ke Kejari
Mahasiswi UMMI Ungkapkan Aspek Penting Pertumbuhan dan Perkembangan Siswa PAUD Usia 4 Tahun
Baru 1,5 Jam Ujicoba Contraflow Distop, Warga Palembang Keluhkan Kemacetan Justru Semakin Parah
agari Tluk Amplu Mengadakan Gotong Royong Bersama Masyarakat
Banjir Halmahera Tengah, Puluhan Pengungsi Desa Lukolamo Diungsikan di Gedung Utama Kodim 1512/Weda
Bersumber Dari DAK Fisik 2024, SMP Negeri 2 Cigalontang Rehab 6 RKB, 1 Laboratorium, 1 Jamban Dan Bangun Laboratorium TIK, Ini Harapannya!!!
Berita ini 90 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 19:08 WIB

Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela

Senin, 22 Juli 2024 - 18:44 WIB

Ditahun 2024, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kembali Mendapat DAK Fisik Senilai 71,8 Miliar Untuk Tiga Sub Bidang, Berikut Rinciannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 16:17 WIB

LSM PETA Laporkan Dugaan Korupsi PSU DPD RI di Pesisir Selatan ke Kejari

Senin, 22 Juli 2024 - 15:37 WIB

Mahasiswi UMMI Ungkapkan Aspek Penting Pertumbuhan dan Perkembangan Siswa PAUD Usia 4 Tahun

Senin, 22 Juli 2024 - 14:43 WIB

Baru 1,5 Jam Ujicoba Contraflow Distop, Warga Palembang Keluhkan Kemacetan Justru Semakin Parah

Senin, 22 Juli 2024 - 13:24 WIB

Banjir Halmahera Tengah, Puluhan Pengungsi Desa Lukolamo Diungsikan di Gedung Utama Kodim 1512/Weda

Senin, 22 Juli 2024 - 12:53 WIB

Bersumber Dari DAK Fisik 2024, SMP Negeri 2 Cigalontang Rehab 6 RKB, 1 Laboratorium, 1 Jamban Dan Bangun Laboratorium TIK, Ini Harapannya!!!

Senin, 22 Juli 2024 - 10:27 WIB

Cabuli Anak Dibawah Umur, ‘R’ Alias Baron Warga Pasar Pamenang Diringkus Polisi

Berita Terbaru

Parkir Liar di Purbalingga -
suarautama.id 22/7

Liputan Khusus

Parkir Liar di Purbalingga Semakin Merajalela

Senin, 22 Jul 2024 - 19:08 WIB