Anggota DPR RI Minta BPN Segera Bereskan Sertifikat Warga Ring Road Utara Sleman yang Diblokir

- Writer

Sabtu, 20 Mei 2023 - 21:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Yogyakarta – Warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tinggal di sepanjang Ring Road Utara, meminta kepastian proyek tol Jog-Solo. Pasalnya, usai rapat terakhir terdapat perubahan rencana atau revisi tol sepanjang Ring Road Utara.

“Ini jadi masalah, karena revisi jalan tol tersebut berupa pembatalan. Sementara sertifikat tanah warga terblokir,” tutur Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko.

Menurut Singgih, warga meminta kepastian proyek tol Jogja-Solo karena sertifikat warga masih diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara informasi terakhir yang diterima Singgih dari warga, tol Ring Road Utara dibatalkan pemerintah.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Anggota DPR RI Minta BPN Segera Bereskan Sertifikat Warga Ring Road Utara Sleman yang Diblokir Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Singgih meminta BPN untuk membuka pemblokiran sertifikat tanah, agar tidak menimbulkan ketidakpastian warga. Ia berkeyakinan pembangunan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan warga Sleman, seharusnya diikuti dengan sikap yang adil oleh pelaksana di lapangan.

BACA JUGA :  Aksi Mimbar Bebas Tuntutan Pembebasan Victor Yeimo di Depan Pengadilan Negeri Dibubarkan Paksa

“Masyarakat adalah subjek pembangunan, dengan demikian BPN harus tanggap untuk membuka pemblokiran sertifikat. Agar tidak tercipta kesan masyarakat hanya objek, yang selalu dalam posisi tidak pasti,” imbuh Singgih.

Singgih juga meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, agar memberi perhatian lebih kepada warga Sleman yang terdampak pembangunan jalan tol. Agar lahan warga yang terpotong, segera mendapat sertifikat baru untuk memberikan kepastian kepada warga, “Terutama warga Sleman di sepanjang Ring Road Utara,” pungkasnya.

Singgih berharap masalah pemblokiran sertifikat segera dibereskan. Agar ke depan, jalan tol untuk mendorong pergerakan manusia, barang, dan jasa tidak meninggalkan kenangan buruk. Namun, menjadi monumen simbol kesejahteraan warga Jogja-Solo.

Berita Terkait

Kasus Asusila Kepala Kampung Bumi Dipasena Abadi Masih Berlanjut, BPK Kembali Gelar Rapat
Gus Miftah Tuai Kritik: Pernyataannya Disebut Mengikis Nilai Moral
Kontroversi Pengalihan Sentra UMKM ke Dekranasda: Respons DPRD Tanggamus Dinanti
Meraya Pop-Up Market 2024: Lebih dari Sekadar Belanja, Hadirkan Kegiatan Edukatif dan Hiburan Seru
Pengalihan Fungsi Gedung Sentra UMKM Tanggamus Menjadi Gedung Dekranasda Dinilai Cacat Hukum dan Berpotensi Rugikan Pelaku UMKM
HIPPI Jawa Timur Gaungkan Kebangkitan UMKM Bersama Asta Cita Prabowo-Gibran
Pondok Al Ma’un dan PENS sukses menggelar workshop dan desiminasi
Ketua Umum KGB Serukan Perlawanan Hukum Terhadap Kecurangan Pilkada: “Perang Terakhir Ada di MK
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 11:20 WIB

Kasus Asusila Kepala Kampung Bumi Dipasena Abadi Masih Berlanjut, BPK Kembali Gelar Rapat

Kamis, 5 Desember 2024 - 20:12 WIB

Gus Miftah Tuai Kritik: Pernyataannya Disebut Mengikis Nilai Moral

Rabu, 4 Desember 2024 - 16:31 WIB

Kontroversi Pengalihan Sentra UMKM ke Dekranasda: Respons DPRD Tanggamus Dinanti

Selasa, 3 Desember 2024 - 21:49 WIB

Meraya Pop-Up Market 2024: Lebih dari Sekadar Belanja, Hadirkan Kegiatan Edukatif dan Hiburan Seru

Senin, 2 Desember 2024 - 22:05 WIB

Pengalihan Fungsi Gedung Sentra UMKM Tanggamus Menjadi Gedung Dekranasda Dinilai Cacat Hukum dan Berpotensi Rugikan Pelaku UMKM

Senin, 2 Desember 2024 - 19:59 WIB

HIPPI Jawa Timur Gaungkan Kebangkitan UMKM Bersama Asta Cita Prabowo-Gibran

Senin, 2 Desember 2024 - 15:17 WIB

Pondok Al Ma’un dan PENS sukses menggelar workshop dan desiminasi

Senin, 2 Desember 2024 - 07:16 WIB

Ketua Umum KGB Serukan Perlawanan Hukum Terhadap Kecurangan Pilkada: “Perang Terakhir Ada di MK

Berita Terbaru