SUARA UTAMA, JAYAPURA – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) Dewan Pimpinan Wilayah Timur Indonesia melakukan seminar sehari dengan tema: pemekaran daerah otonomi baru untuk siapa? yg bertempat di gedung aula Unibersitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) padan bulan abepura, Rabu (27/07/2022).
BACA JUGA : Warpo Wetipo; Apapun produk Jakarta Tidak jamin OAP untuk hidup aman
Dihimpun redaksi Suara Utama ID, Kamis (28/07/2022) sebagaimana berita ini ditayangkan, pada materi dalam kegiatan seminar ini di sampaikan oleh delapan Nara sumber masing-masing dengan topik materi yang berbeda-beda.
Diantaranya Lukas Enembe SH. MH Gubernur Papua, Dr Yunus Wonda wakil Ketua DPRP Papua, Timotius Murib ketua MRP Papua, Dominikus Surabut Ketua Dewan Adat Papua, Dr.Ir Apollo Sapanfo Rektor Universitas Cenderawasih, Emanuel Gobai direktur LBH Papua, Pendeta Dr sozrates Sofian Yoman Dewan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), serta Jefri Wenda Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP). Dan turut di ikuti ribuan anggota seminar.
Ketua DPW AMPTPI Wilayah Timur Indonesia Hengki D. Mote menyatakan bahwa Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Wilayah Timur melakukan kegiatan ini supaya pihak gereja, dewan adat, dan pemeritah harus serius menanggapi masalah ini dan mendorong PRP agar menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan papua dan menuntut Jakarta agar menyikapi tuntutan PRP.
Ia mengatakan,”saat ini masyarakat papua merasa trauma dengan tawaran jakarta melalui elit politik yang mengatasnamakan rakyat papua. Jakarta tidak perlu menawarkan DOB, tetapi jakarta harus berfikir untuk bagaimana mengambil solusi untuk menyelesaikan. seluruh pelanggaran HAM yang sudah dan terus terjadi di papua”, katanya.
Hengky juga mengatakan bahwa ketiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua selatan ini akan menjadi ancaman bagi rakyat papua.
“DOB ini akan membuka peluang untuk masyarakat transmigrasi dari luar Papua dan masyarakat asli Papua akan menjadi minoritas (tersingkir) diatas tanah ini”,katanya.
Dirinya juga mengatakan pemilik hak ulayat tidak boleh memberikan atau menjual sepetak tanah kepada pemerintah karena uang tidak akan menjamin kehidupan orang asli papua.
“Pemilik hak-ulayat tidak boleh udik uang, karena uang hanya akan habis dalam sekejab, tetapi mari kita berfikir untuk gererasi kita dan anak cucu kita kedepan. Meraka akan hidup dimana dan dari hasil olahan tanah apa”, himbaunya.
Dirinya juga dengan tegas menyatakan stop kepada para bupati yg selama ini mengatas namakan rakyat papua untuk meloloskan DOB diatas tanah ini.
“Kepada para elit-elit Papua, baik itu para bupati serta wakil Menteri dalam Negeri(Kemendagri) Jhon Wempi Wetipo atau siapapun dia yang sedang berjuang untuk meloloskan (DOB) atau Provinsi-Provinsi baru untuk Papua, stop karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
Anda sebagai intelektual tidak boleh mengurus mayat rakyat papua. Anda berfikir baik tetapi DOB ini akan menjadi sarana pemusnahan bagi orang asli papua”,tegasnya.
Dirinya juga menambahkan”, saya selaku ketua DPW AMPTPI wilayah indonesia timur sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh para bupati dan elit-elit Papua”,ungkapnya.
Lanjut Hengky, dirinya meminta kepada jakarta bahwa DOB bukanlah solusi, tetapi yang ada hanya akan memperpanjang konflik.
“saya menyerukan agar Jakarta lebih mengutamakan penyelesaian pelanggaran HAM yg terus terjadi selama ini. Bila perlu berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang papua, karena referendum ini adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan seluruh konflik di papua”, tutupnya.
