Nelayan dan Pelaku Wisata Labuan Desak KLHK Tindak Pencemaran Batu Bara di Perairan Popole

- Writer

Rabu, 12 Februari 2025 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Pandeglang, 12/02/2025 – Ketua Forum Nelayan dan Penggerak Wisata Kecamatan Labuan, Azwar Alatas, kembali berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, terkait insiden karamnya kapal tongkang bermuatan batu bara yang mencemari perairan sekitar Pulau Popole, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Azwar Alatas menegaskan bahwa pencemaran ini telah berdampak serius terhadap ekosistem laut serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi para nelayan dan pelaku usaha wisata di kawasan tersebut. Selain merusak sumber mata pencaharian nelayan, pencemaran ini juga menurunkan daya tarik wisata bahari yang menjadi sektor andalan masyarakat setempat.

“Insiden ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Pencemaran dari tongkang bermuatan batu bara ini telah mengancam kehidupan para nelayan yang bergantung pada laut, serta menurunkan potensi wisata bahari di daerah kami. Kami mendesak agar KLHK segera turun tangan dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab,” ujar Azwar Alatas.

Forum Nelayan dan Penggerak Wisata Kecamatan Labuan mendesak KLHK agar segera melakukan pemeriksaan di lapangan guna menilai dampak pencemaran serta segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, forum ini juga meminta KLHK untuk memfasilitasi mediasi antara nelayan serta pelaku wisata dengan perusahaan pemilik kapal dan muatan batu bara yang mencemari lingkungan.

“Kami tidak ingin kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada penyelesaian yang adil. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tegas Azwar.

Forum Nelayan dan Penggerak Wisata Kecamatan Labuan berharap KLHK segera mengambil tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penulis : Idgunadi Turtusi

Editor : Idgunadi Turtusi

Sumber Berita : Kementrian Lingkungan Hidup

Berita Terkait

Polres Merangin Tertibkan Aktivitas PETI di Desa Mentawak dan Sei Kapas 
Kentung Penampung Emas Ilegal di Kelurahan Dusun Baru Tabir Seolah-olah Kebal Hukum
Diduga Oknum DPRD Kampar Terseret Skandal Asmara Dan Aborsi, Marwah DPRD Kampar Menjadi Taruhannya.
Berusaha Melarikan Diri Kembali, Dua Tahanan Polres Kampar Ditembak.
Unit Reskrim Polsek Sanga Desa berhasil tangkap dua DPO otak perampokan Di keban satu
Tindakan Kurang Terpuji Sekelompok Anggota Satpol PP Kabupaten Lumajang
Diduga Gelapkan Dana Seragam, Mantan Guru TK Dilaporkan Vendor
Skandal Telur Ilegal di Gunungsitoli : Aparat Terkesan Mandul, Pejabat Diduga Terlibat
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Mei 2025 - 12:23 WIB

Polres Merangin Tertibkan Aktivitas PETI di Desa Mentawak dan Sei Kapas 

Minggu, 18 Mei 2025 - 11:34 WIB

Kentung Penampung Emas Ilegal di Kelurahan Dusun Baru Tabir Seolah-olah Kebal Hukum

Kamis, 15 Mei 2025 - 18:41 WIB

Diduga Oknum DPRD Kampar Terseret Skandal Asmara Dan Aborsi, Marwah DPRD Kampar Menjadi Taruhannya.

Kamis, 15 Mei 2025 - 14:44 WIB

Berusaha Melarikan Diri Kembali, Dua Tahanan Polres Kampar Ditembak.

Rabu, 14 Mei 2025 - 12:16 WIB

Unit Reskrim Polsek Sanga Desa berhasil tangkap dua DPO otak perampokan Di keban satu

Selasa, 13 Mei 2025 - 22:40 WIB

Tindakan Kurang Terpuji Sekelompok Anggota Satpol PP Kabupaten Lumajang

Kamis, 8 Mei 2025 - 11:05 WIB

Diduga Gelapkan Dana Seragam, Mantan Guru TK Dilaporkan Vendor

Kamis, 8 Mei 2025 - 01:02 WIB

Skandal Telur Ilegal di Gunungsitoli : Aparat Terkesan Mandul, Pejabat Diduga Terlibat

Berita Terbaru

{

Nasional

Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Patemon Resmi Terbentuk

Jumat, 23 Mei 2025 - 11:11 WIB

Ilustrasi: Perwakilan Rakyat (SUARAUTAMA.ID)

Nasional

Aneh! Wakil Rakyat Digaji Rakyat, Tapi Patuhnya ke Partai

Jumat, 23 Mei 2025 - 05:30 WIB